Di internal PUTR, kata Putu, memang terdapat aparatur yang memiliki latar belakang arsitektur. Namun jika ada pegawai yang membantu pembuatan gambar di luar jam kerja, hal tersebut bersifat personal dan bukan layanan kedinasan. “Kadang mereka pakai laptop sendiri, kerja di rumah, pakai internet pribadi. Itu bukan kegiatan institusi,” kata dia.
Putu menegaskan, apabila ada pihak yang mengatasnamakan dinas dan menawarkan jasa dengan embel-embel kemudahan perizinan, masyarakat diminta waspada. “Silakan tanyakan langsung ke petugas resmi. Jangan percaya isu angka-angka yang tidak jelas,” ujarnya.
Ia juga mengakui dasar hukum PBG mengacu pada regulasi nasional pengganti Izin Mendirikan Bangunan (IMB), namun detail pasal dan nomor aturan perlu dilihat kembali secara administratif. “Aturannya jelas, dan semua proses bisa ditelusuri,” kata Putu.
Dinas PUTR, lanjut Putu, membuka ruang klarifikasi bagi masyarakat yang merasa ragu atau menemukan kejanggalan dalam proses perizinan. “Transparansi itu penting. Jangan sampai program strategis seperti SPPG terganggu oleh informasi yang keliru,” ujarnya.
Isu biaya PBG dapur SPPG ini menunjukkan pentingnya keterbukaan informasi publik dalam proses perizinan. Di tengah percepatan program pelayanan gizi, kepastian hukum dan kejelasan biaya menjadi kunci agar kepercayaan publik tetap terjaga. (Ali)
