KUNINGAN – Anggaran sebesar Rp 4 miliar lebih yang dialokasikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk sektor pertanian di Kabupaten Kuningan terancam tidak terserap secara maksimal. Padahal dana itu sudah dialokasikan sejak awal 2023 melalui skema Bantuan Keuangan (Bankeu) Kompetitif APBD Provinsi, yang diperuntukkan bagi pengadaan bibit dan pupuk.
Kondisi ini disorot oleh pengamat kebijakan publik dan mantan Ketua HIPMI Kuningan, Indra Gunawan, yang menyayangkan lambannya realisasi program di lapangan.
“Kita sedang bicara soal ketahanan pangan, tapi anggaran miliaran rupiah yang sudah dialokasikan justru tidak dilaksanakan. Padahal bantuan bibit dan pupuk sangat dibutuhkan petani, apalagi di tengah musim kemarau panjang seperti tahun ini,” ujar Indra, Selasa (28/11).
Indra menegaskan bahwa berdasarkan pengecekan di lapangan, hingga menjelang akhir tahun, belum terlihat adanya distribusi bantuan dari anggaran tersebut. Ia juga menyebutkan bahwa terdapat lima desa di Kecamatan Darma, seperti Tinggar, Karangsari, dan Cageur, yang seharusnya menerima bantuan ini.
“Saya bahkan sempat mempertanyakan langsung kepada kepala dinas sebelumnya. Waktu itu dijanjikan akan dilaksanakan. Tapi sampai sekarang, tidak ada realisasi,” imbuhnya.
Indra menduga ada persoalan serius dalam pengelolaan program ini. Ia menekankan bahwa anggaran tersebut ditetapkan oleh Pemprov Jabar berdasarkan kajian mendalam dan mestinya menjadi peluang besar untuk mendongkrak sektor pertanian Kuningan yang selama ini potensial namun belum optimal.
“Kita tidak boleh bermain-main dengan anggaran publik sebesar ini. Apakah ada unsur kesengajaan atau kinerja yang tidak maksimal? Ini yang harus dijawab oleh dinas terkait,” kata Indra.
Klarifikasi Dinas: Sebagian Program Sudah Berjalan
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Diskatakan) Kuningan, Wahyu Hidayah, memberikan klarifikasi. Ia menyebutkan bahwa sebagian program dari Bankeu Kompetitif sudah berjalan, seperti KRPL (Kawasan Rumah Pangan Lestari), tanaman sorgum, dan hidroponik.
Namun memang, lanjut Wahyu, ada salah satu program yang belum terealisasi yakni penanaman cabe jawa.
“Yang belum berjalan itu program cabe jawa. Kendalanya terletak pada tidak tersedianya bibit bersertifikat yang sesuai ketentuan. Kalau pemerintah yang mengadakan, bibitnya harus punya sertifikasi dan izin edar. Ibarat beli motor, harus ada BPKB dan STNK-nya,” jelas Wahyu.
Menurut Wahyu, proses tetap berjalan dan pihaknya tidak tinggal diam. Namun pengadaan di sektor pertanian yang berkaitan dengan regulasi benih dan distribusi memerlukan waktu serta proses ketat agar tidak menyalahi aturan.
Harapan Akhir Tahun: Dana Tidak Kembali ke Provinsi
Kondisi ini membuka pertanyaan besar di tengah publik: apakah dana sebesar itu akan kembali ke kas provinsi jika tidak terealisasi hingga akhir tahun? Indra Gunawan menilai, Pemkab Kuningan harus segera melakukan evaluasi dan mengambil langkah cepat agar program tidak hanya berhenti di atas kertas.
“Jangan sampai kita kehilangan momentum hanya karena persoalan administratif. Petani sudah cukup terbebani, mereka butuh kehadiran nyata pemerintah, bukan janji dan tunda-tunda,” tutup Indra.
