KUNINGAN – Gelombang mutasi besar-besaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan segera bergulir menjelang akhir tahun 2025. Perombakan yang mencakup pejabat eselon II, III, hingga IV ini bukan hanya rutinitas birokrasi, melainkan sinyal kuat konsolidasi kekuasaan pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih, Dian Rachmat Yanuar dan Tuti Andriani, pasca-kemenangan di Pilkada 27 November 2024 lalu.
Mutasi kali ini diprediksi akan menyentuh “gerbong” besar pejabat struktural. Skala pergeseran ini dinilai sebagai upaya strategis membangun tim kerja yang solid dan seirama dalam satu komando demi mempercepat realisasi visi dan misi pemerintahan baru yang telah dijanjikan kepada publik.
Langkah penataan ulang struktur oleh kepala daerah baru memang hal lumrah. Namun, pengamat kebijakan di Kuningan, Sujarwo atau yang akrab disapa Mang Ewo mengingatkan agar mutasi ini dilakukan dengan pertimbangan matang berdasarkan kapasitas, bukan hanya kedekatan emosional pasca-kontestasi.
Mang Ewo memandang nuansa politis dalam mutasi pasca-Pilkada adalah sesuatu yang logis karena kepala daerah terpilih merupakan produk politik. Namun, ia memberikan catatan kritis agar aroma “balas budi” kepada tim sukses atau “balas dendam” terhadap pihak yang berseberangan tidak mendominasi keputusan bupati.
“Mutasi adalah hak prerogatif kepala daerah, tapi tetap harus dibatasi oleh prinsip meritokrasi. Jangan sampai mutasi jilid dua ini kental dengan aroma balas budi atau balas dendam politik. Jika pejabat ditempatkan bukan berdasarkan kapasitasnya melainkan hanya karena kedekatan, maka yang akan dirugikan adalah pelayanan publik di Kabupaten Kuningan,” ujar Mang Ewo dalam keterangannya, Rabu (17/12/2025).
Ekspektasi masyarakat terhadap kabinet birokrasi versi Dian–Tuti tergolong tinggi. Publik mendambakan pejabat yang menempati posisi strategis memiliki kemampuan teknis mumpuni dan integritas tinggi. Kuningan saat ini tengah bergelut dengan masalah krusial seperti pengelolaan keuangan daerah, perbaikan layanan publik, hingga akselerasi ekonomi lokal.
Mang Ewo menekankan bahwa kualitas birokrasi yang dibentuk sekarang akan menentukan performa pemerintahan ke depan. Jika kabinet yang disusun gagal menjawab ekspektasi publik dan tidak mampu menerjemahkan visi-misi “Kuningan Melesat” ke dalam kerja nyata, maka tingkat kepercayaan masyarakat akan merosot dengan cepat.
Mutasi akhir tahun ini akan menjadi ujian awal bagi duet Dian–Tuti. Apakah mereka mampu menempatkan kepentingan publik di atas syahwat politik jangka pendek? Lebih dari sebatas pergeseran kursi jabatan, mutasi ini adalah barometer awal bagi keberhasilan kepemimpinan Kabupaten Kuningan di bawah kendali Dian–Tuti. (ali)