KUNINGAN – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Kuningan menyuarakan kritik keras terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024. Dalam sidang paripurna yang digelar awal pekan ini, fraksi berlambang kepala banteng itu menyebut anggaran daerah telah kehilangan roh keberpihakannya kepada rakyat.
“APBD tidak boleh sekadar angka. Ini soal keberanian politik dalam menyejahterakan masyarakat,” tegas juru bicara Fraksi PDI Perjuangan Rana Suparman.
Lebih dari sekedar kritik teknis, pernyataan Rana ini berubah menjadi semacam otokritik sosial. Mereka menyebut APBD Kuningan saat ini ibarat tubuh besar tanpa urat nadi, gemuk dalam struktur, lemah dalam dampak.
PAD Tak Optimal, Rakyat Justru Diperas?
Salah satu sorotan utama adalah soal Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rana menyebut, selama ini PAD digarap setengah hati dan bahkan menjurus membebani masyarakat kecil.
“Bukan zamannya lagi rakyat dijadikan ATM pemerintah,” ungkap Rana
Maka Fraksi PDI Perjaungan menuntut audit total terhadap sumber PAD, terutama di sektor pertambangan rakyat, pariwisata desa, dan retribusi yang dinilai berpotensi besar tapi minim sentuhan kebijakan.
“Buka semua data! Sudah saatnya PAD tidak ditopang oleh skema tarik pungut, tapi melalui pemberdayaan riil dan adil,” tegas Rana
Ketahanan Pangan di Titik Nadir
Di sektor ketahanan pangan, kritik Fraksi PDI Perjuangan makin tajam. Mereka menyebut sektor vital ini tak kunjung mendapat perlakuan istimewa dalam alokasi anggaran.
“Petani masih kelimpungan cari pupuk. Pemerintah di mana? Apakah menunggu petani beralih profesi baru sadar pangan itu urusan strategis?” ujar Rana
Rana menyebutkan bahwa Fraksi PDI Perjuangan juga mempertanyakan minimnya program diversifikasi pangan lokal dan penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai motor distribusi hasil tani.
“Mengapa tidak ada pelatihan intensif petani organik di tiap desa? Ke mana arah pembangunan pangan Kuningan sebenarnya?” ujar Rana.
Pembangunan Tak Merata, Infrastruktur Dinilai Elitistis
