Polemik seputar proses seleksi terbuka Sekretaris Daerah (Sekda) di Kabupaten Kuningan kembali mengemuka. Beberapa suara publik mempertanyakan transparansi dan efektivitas proses tersebut. Bahkan, muncul tudingan bahwa meritokrasi hanya menjadi bungkus untuk menyembunyikan kepentingan tertentu.
Pertanyaan-pertanyaan kritis seperti “siapa yang diuntungkan?” atau “mengapa anggarannya besar tapi hasilnya belum jelas?” tentu sah untuk diajukan. Namun, perlu digarisbawahi bahwa mengkritisi sistem harus dibarengi dengan inteleksi yang sehat, bukan asumsi yang dibangun di atas prasangka.
Logika Harus Mendahului Kecurigaan
Menilai sebuah proses publik semestinya tidak berhenti pada besarnya biaya atau lamanya waktu pengambilan keputusan. Biaya besar belum tentu berarti pemborosan, dan proses yang belum selesai bukan berarti sedang dikendalikan oleh kekuatan gelap. Kritik harus disertai bukti dan analisis, bukan hanya kecurigaan.
Yang lebih penting untuk ditanyakan justru adalah: apakah proses itu memiliki indikator objektif? Apakah ruang partisipasi dibuka? Apakah prosedurnya bisa ditelusuri secara transparan?
Meritokrasi adalah Kepentingan yang Sah
Sering kali istilah “kepentingan” dilekatkan pada konotasi negatif, seolah-olah semua kepentingan adalah bentuk manipulasi kekuasaan. Padahal, kepentingan menciptakan tata kelola yang baik dan berbasis kompetensi adalah kepentingan publik yang sah.
Meritokrasi —sistem yang menilai seseorang berdasarkan kapasitas, pengalaman, dan prestasi— bukanlah alat manipulatif. Ia justru benteng awal untuk mencegah nepotisme, jual beli jabatan, dan kooptasi politik. Bila sistem ini dirusak, jawabannya bukan menolaknya, melainkan memperkuat integritas dan pengawasan dalam pelaksanaannya.
Menjaga Kepercayaan Publik dengan Pemikiran Sehat
