39.000 BPJS Warga Kuningan Dinonaktifkan, Beralih ke Jamkesda?

KUNINGAN – Pemerintah Kabupaten Kuningan bergerak cepat menanggapi penonaktifan massal kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang berdampak pada sekitar 39.000 warga.

Potensi kehilangan akses layanan kesehatan ini membuat Bupati Kuningan, Dr. Dian Rachmat Yanuar langsung memimpin rapat koordinasi darurat di Aula Dinas Kesehatan, Rabu (6/8).

“Persoalan ini sangat krusial karena menyangkut hak dasar masyarakat. Jika tidak segera ditangani, bisa berdampak besar pada keuangan daerah,” tegas Bupati Dian.

Ia menyebut, apabila kepesertaan tidak segera diaktifkan kembali, maka beban pembiayaan akan beralih ke skema Jamkesda yang berisiko menyedot anggaran daerah hingga puluhan miliar rupiah.

Rakor tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan, dr. Edi Martono, Kepala Dinas Sosial, Dr. Toto Toharudin, serta seluruh kepala Puskesmas se-Kabupaten Kuningan. Melalui pertemuan itu, Bupati menekankan pentingnya sinergi lintas sektor untuk mempercepat proses reaktivasi kepesertaan BPJS PBI.

Kadinsos Kuningan, Toto Toharudin menjelaskan bahwa penonaktifan ini merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial, sedangkan tanggung jawab pembiayaan Jamkesda berada di tangan pemerintah daerah.

“Kami sudah berkoordinasi dengan pusat. Akun pengelolaan data akan segera dibagi ke lima wilayah dapil, dan tiap wilayah didampingi satu PIC untuk mempercepat proses reaktivasi,” ujar Toto.

Menurutnya, sebagian besar peserta yang terdampak adalah pengguna layanan Puskesmas, dan kendala teknis selama ini lebih disebabkan oleh keterbatasan akses input data. Dengan distribusi akun dan penugasan personel yang lebih merata, proses validasi diharapkan bisa segera rampung.

Sementara itu, Kadinkes Kuningan, Edi Martono menyampaikan bahwa pihaknya tetap membuka layanan rawat jalan di Puskesmas, namun layanan rujukan harus menunggu status kepesertaan BPJS aktif kembali.

“Banyak penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) yang turut terdampak. Padahal mereka sangat membutuhkan layanan kesehatan berkelanjutan,” ujarnya.

Langkah cepat tersebut menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Kuningan untuk menjaga keberlangsungan akses layanan kesehatan, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan. Seluruh elemen terkait kini tengah bekerja keras untuk memastikan masyarakat Kuningan tidak kehilangan hak atas layanan kesehatan yang layak dan berkeadilan. (Icu)