KUNINGAN — Pemerintah Kabupaten Kuningan dinilai keliru jika menjadikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebagai korban pemangkasan anggaran akibat krisis gagal bayar. Pemerhati kebijakan publik Kuningan, Abidin, menyebut rencana pemotongan TPP berisiko memperburuk pelayanan publik dan kondisi ekonomi lokal yang kian rapuh.
“Kalau TPP dipotong, dampaknya bukan cuma ke birokrat. Ini soal pelayanan publik, soal ekonomi lokal yang sudah megap-megap,” ujar Abidin, Rabu (6/8/2025). Ia menegaskan, rencana pemangkasan itu menunjukkan bahwa Pemkab Kuningan abai terhadap akar masalah sebenarnya yaitu beban belanja politik lewat pokok-pokok pikiran (pokir).
Abidin menyebut pokir DPRD dan Pimpinan Daerah yang mencapai ratusan miliar rupiah justru menjadi biangkerok dari krisis gagal bayar anggaran yang kini menghantui Pemda Kuningan. “Pokir ini yang harus dikaji ulang atau bahkan dihapus. Itu bom waktu sesungguhnya,” kata dia.
Ia menyarankan, ketimbang memangkas TPP yang nilainya relatif kecil, Pemkab Kuningan seharusnya mengedepankan pendekatan kolaboratif berbasis konsep pentahelix yakni kolaborasi antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan media. “Pentahelix jangan cuma slogan. Duduk bersama eksekutif, legislatif, akademisi, masyarakat, dan media. Bahas ulang postur anggaran,” tegasnya.
Menurut dia, prediksi keuangan daerah selama ini cenderung optimistis tanpa memperhitungkan tren ekonomi nasional dan regional yang sedang lesu. “Kuningan ini seperti menutup mata. Ekonomi lagi nyungsep, tapi PAD dipaksa tetap menggelembung. Ini berat dan berbahaya,” tambahnya.
Abidin juga menyoroti kualitas belanja daerah yang selama ini tak selaras dengan semangat reformasi birokrasi. Ia mengingatkan, pelayanan teknis berada di tangan eksekutif. Jika TPP dipangkas, moral birokrasi akan anjlok, dan imbasnya langsung terasa di masyarakat.
“Kalau pelayanan terganggu karena TPP dipangkas, yang dirugikan bukan birokratnya saja, tapi rakyat,” pungkasnya. (ali)
