KUNINGAN – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Kuningan menyodorkan usulan mengejutkan dalam rapat paripurna pembahasan Perubahan APBD 2025, Selasa (5/8/2025) kemarin. Mereka mendorong agar pengelolaan RSUD Linggajati dialihkan dari Pemkab Kuningan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Anggota Fraksi PKS, Kang Yaya, menyebut langkah ini sebagai bentuk keprihatinan sekaligus dorongan solutif di tengah mandeknya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit milik daerah tersebut.
“Kalau APBD kita sedang ‘sakit’, sebagaimana disampaikan Pak Bupati sendiri, kenapa tidak kita serahkan pengelolaannya kepada pihak yang lebih sehat secara fiskal? Demi pelayanan yang lebih baik, ini bukan hal tabu,” kata Yaya.
PKS menilai, ada tiga persoalan mendasar yang membuat RSUD Linggajati sulit berkembang jika terus dikelola kabupaten, yaitu status lahan yang belum tuntas, sarana-prasarana yang tertinggal, dan kekurangan dokter spesialis.
Menurut Fraksi PKS, ketidakjelasan status lahan menjadi batu sandungan serius bagi rumah sakit yang berada di Kecamatan Cilimus itu. “Masalah ini menghambat proses akreditasi dan pengembangan. Tanpa kepastian hukum, bagaimana bisa menarik dukungan pendanaan dan program?” ujar Yaya.
Dibanding rumah sakit regional lainnya di Jabar, fasilitas RSUD Linggajati disebut masih jauh tertinggal, baik dari sisi alat medis maupun ruang rawat. Sementara itu, kemampuan fiskal daerah dinilai belum cukup untuk mengejar ketertinggalan tersebut.
“Anggaran kita terus tertekan. Jika dipaksakan, risiko gagal bayar terus membayangi. Maka wajar jika peran provinsi dihadirkan,” tambahnya.
Persoalan lain yang disorot PKS adalah minimnya dokter spesialis. Situasi ini membuat pasien kerap dirujuk ke rumah sakit di luar daerah, bahkan ke Bandung dan Jakarta. PKS menilai, bila pengelolaan dialihkan ke Pemprov, maka distribusi tenaga medis dan dokter spesialis bisa lebih optimal.
Lebih dari pengalihan administratif, Fraksi PKS membayangkan RSUD Linggajati kelak naik kelas menjadi rumah sakit rujukan regional di Jawa Barat bagian timur.
“Jangan sampai masyarakat Kuningan terus-menerus jadi ‘pasien wisata medis’ ke luar daerah. Kalau bisa diurus provinsi, kenapa tidak kita perjuangkan?” kata Yaya.
PKS tetap menyetujui hasil pembahasan Perubahan APBD 2025, namun dengan catatan, usulan strategis mereka, termasuk soal RSUD Linggajati, dimasukkan dalam rekomendasi resmi dewan.
Yaya menambahkan, Kabupaten Indramayu pernah melakukan hal serupa. “Ada preseden. Artinya bukan hal baru. Sekarang tinggal kemauan politiknya,” tegasnya.
Fraksi PKS berharap, usulan ini menjadi pemicu evaluasi menyeluruh atas tata kelola rumah sakit dan pelayanan publik di Kuningan. “Ini soal keberpihakan pada masyarakat,” pungkasnya. (ali)
