KUNINGAN, – Ketua PC GP Ansor Kuningan, M. Muhaimin alias Cak Imin, menyebut keputusan Bupati Kuningan mengulang seleksi terbuka Sekretaris Daerah Kuningan sebagai langkah berani dan legal. Bahkan Anshor pasang badan untuk mengawal kebijakan tersebut.
Pernyataan Cak Imin mendapat respon dari berbagai pihak, salah satunya, Sadam Husen. Setelah sebelumnya menyampaikan pendapat tentang pemborosan angagran, Sadam juga merespon Cak Imin tentang hal yang sama yaitu akuntabilitas dan efisiensi. Menurutnya, keputusan open bidding ulang memaksa rakyat untuk menanggung pembiayaan baru yang pernah dilakukan.
“Bagaimana mungkin biaya ganda disebut investasi strategis? Anggaran untuk selter lama sudah habis, kini rakyat kembali dipaksa menanggung pembiayaan baru. Ini jelas bentuk tidak efisien yang merugikan keuangan daerah,” tutur Sadam, Sabtu (16/8).
Lebih ironis lagi, lanjutnya, tiga nama terbaik ASN hasil seleksi ketat sebelumnya justru dianulir. Mereka adalah kader birokrasi yang tumbuh dari kepemimpinan Bupati Kuningan, Dr. Dian Rachmat Yanuar, ketika menjabat Sekretaris Daerah (Sekda).
“Dengan diulangnya proses, Bupati sedang berjalan membangun tatanan birokrasi dengan selera. Suka dan tidak suka bukan standar objektif birokrasi. Ini berbahaya bagi iklim dan budaya birokrasi di Kuningan di tengah pergejolakan masalah TPP ASN,” tuturnya.
Karena itu, Sadam menegaskan, narasi legalitas yang dibawa Ansor tidak cukup. Trust publik tidak dibangun dengan pemborosan dan selera personal, tetapi dengan akuntabilitas, transparansi, dan penghargaan terhadap proses yang sudah sah. (Ceng)
