KUNINGAN – Pernyataan Sadam Husen tentang langkah open bidding jabatan Sekretaris Daerah yang dilakukan Bupati Kuningan, ditanggapi Ketua PSI Kuningan, Asep Susan Sonjaya Suparman.
Pria yang akrab disapa Asep Papay ini menilai, Sadam Husen salah alamat dan mengenyampingkan fakta dan realita yang sebenarnya. Menurutnya, menilai bahwa langkah bupati definitif sebagai pemborosan atau tidak efisien merupakan sebuah kekeliruan.
“Proses open bidding Sekda yang gagal sepenuhnya terjadi pada masa Penjabat (Pj) Bupati. Biaya yang sudah dikeluarkan untuk seleksi tersebut melekat pertanggungjawabannya pada periode itu, bukan pada bupati definitif yang baru menjabat,” tuturnya, Minggu (17/8)
Menurutnya, tidak adil kalau kesalahan masa lalu ditimpakan kepada bupati saat ini. Apalagi, langkah pembatalan open bidding kemudian memulainya dari awal merupakan langkah positif dalam memperbaiki tata kelola birokrasi agar tidak cacat hukum.
“Faktanya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mengeluarkan rekomendasi resmi untuk mengulang proses seleksi. Keputusan ini menjadi bukti sahih bahwa proses sebelumnya memang bermasalah secara prosedural,” ungkapnya.
Asep menilai, jika Kemendagri sudah menginstruksikan ulang, hal itu berarti bahwa Bupati Kuningan berjalan di jalur hukum yang benar. Termasuk mengenai keuangan daerah, langkah yang dilakukan bukan memboroskan anggaran.
Lebih lanjut, Ia juga menegaskan bahwa langkah bupati definitif justru menyelamatkan pemerintahan daerah dari potensi sengketa hukum. Dengan mengulang seleksi, jabatan strategis Sekda kedepan akan terisi secara sah dan memiliki legitimasi penuh.
“Kalau dibiarkan, posisi Sekda akan terus rawan digugat. Itu jauh lebih berbahaya daripada mengulang seleksi dengan mekanisme yang sah,” tambahnya.
Asep Papay juga mengajak para aktivis agar objektif dalam menyampaikan kritik. Menurutnya, suara aktivis sangat penting, tetapi harus didasarkan pada fakta dan aturan hukum yang berlaku.
“Kalau asal tuduh, yang rugi masyarakat. Karena publik jadi bingung, padahal realitanya bupati sekarang justru bekerja untuk membenahi masalah,” jelasnya.
Sebagai partai pendukung pemerintah, PSI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal langkah bupati dalam menata birokrasi.
“Kami ada di garda depan untuk memastikan bahwa reformasi birokrasi berjalan dengan bersih dan akuntabel. Tugas kita bukan mencari kambing hitam, tetapi mendukung solusi yang benar demi kemajuan Kuningan,” pungkasnya (Ceng)
