KUNINGAN – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kuningan menilai cita-cita kemerdekaan yang seharusnya menghadirkan keadilan sosial, kesejahteraan ekonomi, serta pelayanan publik yang bermartabat, hingga kini belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat Kuningan.
Dalam kacamata PMII Kuningan, tata kelola sumber daya daerah masih lemah, mulai dari maraknya tambang ilegal, sumur artesis tanpa kontribusi ke PAD, peredaran wifi illegal, pedagang kecil masih berjuang sendiri, sampai kekosongan jabatan Sekretaris Daerah.
“Kemerdekaan masih menjadi seremoni tahunan. Belum menjadi pengingat, apakah cita-cita kemerdekaan sudah benar-benar hadir dalam kehidupan rakyat Kuningan,” kata Ketua Umum PMII Kuningan, Dhika Purbaya, Senin (18/8).
Di bidang pendidikan, Dhika menerangkan, sistem zonasi masih menyisakan masalah yakni keterbatasan akses pendidikan masih dirasakan masyarakat. Masih ada anak-anak yang gagal melanjutkan sekolah akibat keterbatasan daya tamping sekolah di lingkungannya.
Selain itu, praktik penjualan Lembar Kerja Siswa (LKS) oleh oknum sekolah dan penerbit tertentu menambah beban orang tua siswa. Pendidikan yang semestinya menjadi ruang pembebasan, saat ini justru sebaliknya.
“Seharusnya pendidikan menjadi ruang pembebasan, bukan ladang bisnis,” tegas Dhika.
Di sektor kesehatan, pelayanan publik disebut masih sangat lemah. Kasus layanan RS Linggajati salah satunya, menjadi bukti bahwa layanan pemerintah di bidang tersebut belum serius atau optimal.
Kemudian, lanjut Dhika, ketidakadilan juga terjadi dalam akses internet. Maraknya wifi ilegal dinilai sebagai bukti bahwa akses internet resmi tidak merata dan belum menjangkau pelosok. Akibatnya, ruang digital justru dibajak oleh kepentingan kelompok tertentu.
“Internet dan parkir liar, pungutan liar, dan pengelolaan ruang kota yang tidak tertib juga mencerminkan lemahnya keberpihakan pemerintah daerah terhadap masyarakat kecil. Para petani, pedagang kecil, dan UMKM masih berjuang sendiri tanpa dukungan signifikan dari pemerintah,” ungkapnya.
Kemudian, Dhika juga menilai, kekosongan jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kuningan bukan sekadar persoalan administrative. Menurutnya, hal itu mencerminkan stagnasi tata kelola pemerintahan Kabupaten Kuningan.
“Kemerdekaan sejati adalah ketika rakyat kecil merasa diperhatikan, hak dasar terpenuhi, dan pemerintah bekerja sungguh-sungguh untuk kepentingan bersama,” pungkasnya. (Icu)
