Garut – Jawa Barat kembali menegaskan komitmennya untuk menghadirkan birokrasi yang bersih, akuntabel, dan melayani. Tahun ini, seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota ditargetkan meraih Indeks Reformasi Birokrasi dengan predikat A.
Komitmen itu ditegaskan dalam Forum Asistensi Daerah Bidang Administrasi Umum Se-Jawa Barat 2025 yang berlangsung di Bale Dewa Niskala, Kabupaten Garut, Selasa (26/8).
“Asisten administrasi umum menjadi ujung tombak. Mereka tidak hanya mengurus administrasi, tetapi juga menjadi motor penggerak agar birokrasi di Jabar benar-benar berdampak pada masyarakat,” ujar Kusmana Hartadji, Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Jabar, usai membuka forum.
Menurut Kusmana, reformasi birokrasi yang dijalankan bukan hanya soal tata kelola internal, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap indikator makro, mulai dari pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, hingga peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Berdasarkan data tahun 2024, rata-rata nilai indeks reformasi birokrasi kabupaten/kota di Jabar mencapai 84,02 poin, meningkat 8,41 poin dibanding tahun sebelumnya. Dari 27 daerah, 23 sudah meraih predikat A, sementara empat lainnya masih perlu mengejar ketertinggalan.
“Target kita jelas, di 2025 seluruh pemda di Jabar minimal berpredikat A,” tegas Kusmana.
Pemprov Jabar kini juga mengembangkan Surabi 3.0 (Sistem Pengukuran Reformasi Birokrasi Terintegrasi), sebuah aplikasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja reformasi birokrasi secara lebih terukur dan cepat.
Evaluasi lewat Surabi 3.0 dijadwalkan berlangsung sejak Juli 2025 hingga Februari 2026, dengan asisten administrasi umum bertindak sebagai penanggung jawab pelaksanaannya di masing-masing perangkat daerah.
“Dengan Surabi 3.0, kita ingin memastikan tidak ada lagi disparitas antarwilayah. Semua perangkat daerah harus bergerak serempak,” kata Kusmana.
Ia optimistis, dengan penguatan koordinasi dan tata kelola pemerintahan yang transparan serta adaptif, Jawa Barat bisa menjadi contoh nasional dalam reformasi birokrasi.
“Jika birokrasi bekerja dengan baik, dampaknya nyata bagi warga. Pelayanan publik lebih cepat, kebijakan tepat sasaran, dan pembangunan bisa dirasakan semua lapisan masyarakat,” pungkasnya. (Beng)
Sumber : https://www.jabarprov.go.id/
