Kuningan – Perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Kuningan terus menunjukkan tren positif. Hal ini terutama terlihat dalam implementasi program ketahanan pangan yang didorong melalui kebijakan alokasi 20 persen Dana Desa sebagai penyertaan modal BUMDes.
Kepala Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kuningan, Rita Yunia Pratidina, mengungkapkan bahwa sekitar 75 persen BUMDes di Kuningan sudah mulai menjalankan usaha yang berkaitan dengan program ketahanan pangan.
“Secara kelembagaan, 100 persen desa di Kabupaten Kuningan sudah memiliki BUMDes. Hanya saja di lapangan masih banyak pengurus baru, sehingga butuh pendampingan yang lebih masif, baik secara teknis maupun administrasi,” jelas Rita saat diwawancara disela-sela kegiatan Sosialisasi Perda yang dilakukan oleh salah satu anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Senin (8/9).
Meski demikian, perjalanan BUMDes tidak lepas dari tantangan. Menurut Rita, kendala terbesar yang dihadapi adalah sumber daya manusia (SDM) yang belum sepenuhnya siap, serta pemilihan jenis usaha yang kurang tepat.
“Contoh kasus, ada desa yang sebenarnya sulit air tapi memilih usaha perikanan. Akhirnya usaha itu sulit berkembang. Artinya, pemetaan potensi lokal menjadi sangat penting agar usaha bisa berkelanjutan,” ujarnya.
Rita menambahkan, ke depan pihaknya akan memperkuat pendampingan dan mendorong BUMDes agar lebih cermat dalam merencanakan unit usaha. Harapannya, BUMDes tidak hanya menjadi motor penggerak ekonomi desa, tetapi juga mampu menjadi pilar utama ketahanan pangan di Kuningan.
“Dengan dukungan dana desa, pendampingan konsisten, dan pemetaan potensi yang tepat, BUMDes bisa menjadi kekuatan besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa,” pungkasnya. (Beng).
