JAKARTA — Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI menggelar Kick Off Harmony Award 2025 pada Selasa, (23/9). Acara dilaksanakan di Hotel Harris Vertu, Jakarta Pusat.
Agenda tersebut menjadi titik awal rangkaian seleksi penghargaan kerukunan yang rutin diberikan sejak 2015 kepada pemerintah daerah dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).
Harmony Award selama satu dekade terakhir telah menjadi salah satu sarana penting dalam mengukur sekaligus mengapresiasi kinerja daerah dalam menjaga kerukunan. Ajang tersebut bukan sekedar seremoni, tetapi wadah lahirnya inovasi program yang relevan dengan dinamika masyarakat majemuk.
Dari tahun ke tahun, sejumlah praktik baik telah tercatat sebagai hasil nyata, mulai dari dialog lintas iman, model pendidikan toleransi di sekolah, penguatan peran perempuan dan pemuda dalam membangun harmoni, hingga kebijakan anggaran daerah yang berpihak pada inklusivitas.
Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Prof. Dr. Phil. Kamaruddin Amin, menegaskan bahwa keberhasilan Harmony Award terletak pada dua sisi yakni, output dan outcome. Output yang dimaksud adalah program konkrit kerukunan yang dapat ditunjukkan dan dinilai, sedangkan outcome adalah dampak jangka panjang bagi terciptanya iklim sosial yang damai, inklusif, dan kolaboratif.
“Melalui Harmony Award, kita tidak hanya melihat siapa yang terbaik, tetapi bagaimana praktik itu memberi dampak luas bagi masyarakat. Outcome yang kita harapkan adalah tumbuhnya rasa saling percaya, semangat kebersamaan, dan penguatan fondasi bangsa di tengah keberagaman,” ujarnya.
Kepala PKUB, Muhammad Adib Abdushomad, menambahkan bahwa pihaknya berkomitmen menjaga transparansi dalam seluruh tahapan seleksi. Kick Off itu, kata dia, dirancang tidak hanya untuk sosialisasi teknis, tetapi juga untuk memperkuat komitmen bersama bahwa kerukunan adalah investasi sosial jangka panjang.
“Output dari kegiatan ini adalah terdokumentasinya praktik baik kerukunan dari berbagai daerah. Outcome-nya, kita berharap Indonesia semakin diakui dunia sebagai laboratorium harmoni yang nyata dan dapat menjadi referensi internasional dalam mengelola keberagaman,” jelas Gus Adib.
Acara Kick Off menghadirkan pejabat lintas kementerian, akademisi, lembaga riset, dan pengurus FKUB seluruh Indonesia. Agenda sehari penuh itu diisi dengan sosialisasi pedoman penilaian, instrumen seleksi, serta mekanisme evaluasi yang melibatkan pengisian data, verifikasi dokumen, dan visitasi lapangan oleh tim independen.
Melalui Kick Off itu, PKUB berharap seluruh peserta memiliki pemahaman yang sama mengenai standar penilaian Harmony Award 2025. Dengan demikian, penghargaan tidak berhenti pada seremoni tahunan, melainkan benar-benar menghasilkan kontribusi nyata yang memperkuat ketahanan sosial bangsa.
“Harmony Award ditujukan untuk memastikan bahwa kerukunan bukan sekadar jargon, tetapi menjadi modal sosial yang memperkuat persatuan dan pembangunan Indonesia,” pungkasnya. (Icu)
