KUNINGAN – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini sedang menjadi sorotan publik. Dalam penerapannya, program tersebut menuai persoalan yang cukup kompleks, mulai dari keracunan bahkan sampai makanan tidak layak untuk dikonsumsi.
Menyikapi hal itu, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, secara tegas akan mengevaluasi program unggulan Prabowo.
‎
‎Tidak hanya KDM, Bupati Kuningan, Dr. Dian Rachmat Yanuar menyampaikan hal yang sama. Mengingat, di Kuningan pernah terjadi kasus yang sama. Hal itu disampaikan ketika usai menghadiri kegiatan penyerahan SK Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang bertempat di Dinas Kesehatan, Jum’at, (26/9).
‎
‎Menurutnya, persoalan tersebut harus disikapi dengan serius dan menyeluruh, agar tujuan mulia dari program tersebut tidak terjadi kembali kelalaian secara teknis di lapangan.
‎
‎”Sebagai Bupati, saya sepakat, bahwa program MBG ini harus kita sukseskan. Karena program ini sangat bermanfaat untuk peningkatan kualitas SDM melalui asupan gizi yang seimbang. Namun dalam perjalanan programnya, ada beberapa permasalahan, misalnya lauk pauk yang busuk, prosesnya juga belum sesuai ketentuan ,” ujarnya.
‎
‎Dian mengaku sudah mengambil langkah-langkah tegas, yakni dengan membentuk Satgas MBG sebagai bentuk pengawasan pemerintah daerah untuk keberlangsungan program tersebut.
‎
‎”Kemarin kami sudah mengundang SPPI-nya, dan saya ingin mereka harus melaporkan secara periodik, saya juga mempunyai kewajiban untuk melaporkan secara periodik ke Kemendagri,” ujarnya.
‎
‎Dalam waktu dekat, menurutnya, Satgas MBG Kuningan akan memanggil pemilik dapur yang ada di Kuningan sebagai bentuk antisipasi permasalahan MBG supaya tidak terulang lagi.
‎
‎”Saya akan mengundang, dapur SPPG-nya, saya ingin ketemu mereka langsung bagaimana menyikapi persoalan di daerah itu supaya tidak terjadi di Kuningan, saya juga dapat info dari camat dan kades, SPPI ini kurang koordinasi dengan pemerintah setempat, ini kan menjadi kendala,” ujarnya.
‎
‎Dian juga menyebut akan memerintahkan kepada SKPD terkait yang berhubungan dengan MBG agar melakukan pengawasan secara ketat.
‎
‎”Saya akan menugaskan Pa Kadis (Kadinkes), barangkali petugas dapurnya ada yang mempunyai penyakit kesehatan, mohon pa Kadinkes untuk segera diseleksi petugas dapurnya. Bahkan sampah pun berserakan di dapur sekitar, ada juga yang belum mempunyai izin, ini kan betul-betul dengan pemerintah daerah harus bersinergi” pungkasnya. (Icu)
‎
‎
