KUNINGAN – Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Kuningan mencoba cara baru untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Pada Minggu (28/9/2025), di kawasan Car Free Day (CFD), Bappenda membuka stan layanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajak kendaraan bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta konsultasi pajak.
Kepala Bappenda Kuningan, Drs. Laksono Dwi Putranto, M.Si., hadir langsung mendampingi jajarannya. Ia mengatakan, meskipun CFD berlangsung pada hari libur, pelayanan sengaja dibuka untuk menjemput wajib pajak sekaligus memperluas sosialisasi.
“Selain pembayaran PBB, masyarakat bisa langsung membayar pajak kendaraan bermotor karena kami bekerja sama dengan Samsat Kuningan. Bahkan bisa melakukan konsultasi terkait persoalan pajak di lokasi,” ujar Laksono.
Menurutnya, langkah jemput bola semacam ini bukan sekadar memudahkan wajib pajak, melainkan juga bagian dari strategi meningkatkan penerimaan daerah. Laksono mengungkapkan, hingga September 2025, penerimaan dari PBB di Kuningan sudah mencapai Rp39,7 miliar atau 88,2 persen dari target.
“Insyallah akhir tahun tercapai 100 persen. Kami optimistis karena tren kepatuhan warga sangat baik,” kata dia.
Selain itu, Pemkab Kuningan kini juga mendapatkan tambahan penerimaan dari opsen PKB dan BBNKB. Dua jenis pajak ini sebenarnya kewenangan provinsi, namun sebagian hasilnya dibagikan ke kabupaten/kota. “Bagi hasil yang masuk ke Kuningan tahun ini sudah mencapai Rp51,2 miliar,” kata Laksono.
Kepala Bidang Perencanaan, Pelayanan, dan Pengendalian Bappenda Kuningan, Dicky Mahardika, SE., M.Si., menambahkan, capaian pajak daerah dalam beberapa tahun terakhir terus membaik. Ia menyebutkan, khusus capaian PBB pada tahun 2024 berhasil tembus 100 persen. Tahun ini, kata dia, tren positif itu diperkirakan berlanjut.
“Kesadaran masyarakat luar biasa. Ini yang membuat kami semakin semangat melayani, termasuk di CFD hari ini,” kata Dicky.
Bappenda menilai kesadaran itu tidak lepas dari dua faktor. Pertama, semakin masifnya sosialisasi yang dilakukan hingga tingkat desa. Kedua, semakin jelasnya dampak pajak bagi pembangunan daerah. “Masyarakat mulai melihat bahwa jalan, jembatan, dan infrastruktur publik lain juga bersumber dari kontribusi pajak mereka,” kata Dicky.
Lewat layanan di Car Free Day, Bappenda berharap pembayaran pajak semakin mudah diakses oleh masyarakat perkotaan. Selain menambah penerimaan, kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi. “Kami ingin warga memahami bahwa pajak bukan sekadar kewajiban, tapi juga bentuk gotong royong membangun Kuningan,” ujar Laksono.
Hingga menjelang siang, puluhan warga terlihat antre di stan Bappenda. Ada yang datang hanya untuk berkonsultasi, ada pula yang langsung membayar PBB maupun PKB. Salah seorang warga, Yudi, mengaku terbantu dengan layanan ini. “Biasanya harus ke kantor desa atau ke bank, sekarang bisa sambil olahraga pagi,” ujarnya.
Langkah Bappenda Kuningan ini menjadi bagian dari upaya mendorong digitalisasi sekaligus pelayanan luar kantor. “Kami akan terus berinovasi. Harapannya, capaian pajak tahun ini bisa menutup target bahkan melampaui,” kata Laksono menutup. (ali)
