KUNINGAN – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Kuningan, Jum’at, (3/10).
Aksi tersebut menyoroti implementasi program MBG yang dinilai tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Masa aksi menyebut ketidaksesuaian itu antara lain ada keterlibatan unsur legislatif atau anggota DPRD Kuningan sebagai penyedia atau owner dapur MBG, dan temuan kasus keracunan di kalangan siswa yang diduga akibat mengonsumsi MBG.
Dalam aksinya, masa aksi bergantian orasi untuk menyampaikan aspirasinya. Tidak lama kemudian, masa aksi meluapkan amarahnya dengan membakar ban bekas. Masa aksi saling dorong dengan petugas keamanan, sehingga tidak lama kemudian, Ujang Kosasih, selaku Wakil Ketua I DPRD Kuningan beserta jajaran datang menemui masa aksi dan berdialog secara langsung.
Rizal Nurfahrozy, selaku koordinator aksi mengungkapkan kekecewaan atas pengawasan DPRD terhadap program MBG. Bahkan menurutnya, hal itu diperparah dengan keterlibatan atau keterhubungan antara anggota DPRD selaku pengawasan, dengan kepemilikan dapur.
”Di Kabupaten Kuningan, baru-baru ini banyak yang terjadi keracunan, ini segera dievaluasi dan kami mengantongi beberapa nama DPRD yang terlibat dalam dapur MBG. Kami meminta hadir dalam aksi tadi, tapi orang-orangnya malah tidak menemui kami,” ujarnya dengan rasa kecewa.
Kepada media, Rizal menyebutkan nama-nama anggota DPRD Kuninhan yang menurutnya terlibat dalam pengelolaan program MBG. Nama-nama tersebut merupakan politisi Demokrat, PKB, Golkar, PAN, PDIP, dan Gerindra.
”Ada beberapa nama yang kami kantongi, di antaranya, R., dari Demokrat, S., dari PKB, T., PDIP, RM., dari Golkar, HU., dari PAN, G., dari PKB, E., dari Gerindra, dan LY., dari PAN,” ujarnya didampingi Rifki dari GMNI.
Pihaknya merasa kecewa karena nama-nama yang diduga terlibat dalam pengelolaan program MBG tersebut tidak hadir untuk menemui masa aksi.
