KUNINGAN – Kasus keracunan massal yang diduga akibat makan program MBG di Luragung tembus 200 orang. Jumlah tersebut menimpa siswa SMPN1 dan SMAN 1 Luragung.
Ratusan pelajar itu mengalami gejala mual, muntah, hingga diare, bahkan puluhan di antaranya harus mendapat perawatan intensif di Puskesmas Luragung.
Bupati Kuningan, Dr. Dian Rachmat Yanuar, yang datang menjenguk para siswa pada Jumat, (3/10/2025), menyatakan prihatin sekaligus marah. Ia langsung memerintahkan penutupan sementara dapur penyedia makanan MBG yang melayani dua sekolah tersebut.
“Kami tidak ingin kejadian ini terulang. Dapur penyedia akan dievaluasi menyeluruh,” ujarnya.
Berdasarkan catatan yang diterima Bupati, 97 siswa SMPN 1 Luragung dan 103 siswa SMAN 1 Luragung terdampak insiden tersebut. Sebanyak 84 siswa harus dirawat intensif di Puskesmas, dan hingga Jumat sore masih ada tujuh siswa yang belum diperbolehkan pulang karena kondisi tubuh melemah.
Gejala mulai dirasakan sejak Kamis malam, beberapa jam setelah para siswa menyantap makanan siang dari program MBG. “Itu berbarengan dengan rapat koordinasi MBG kemarin. Jadi besar kemungkinan ada kaitannya dengan konsumsi makanan siang,” kata Dian.
Untuk memastikan penyebab keracunan, Bupati menugaskan Dinas Kesehatan mengambil sampel makanan dan feses siswa. “Kami tunggu hasil laboratorium, biasanya sekitar sepekan. Dari situ baru bisa ditentukan langkah lanjutan,” katanya.
Selain langkah medis, Bupati meminta seluruh sekolah penerima program MBG memperketat pengawasan terhadap makanan yang disajikan. “Ini harus menjadi pelajaran penting. Programnya bagus, tapi jangan sampai membahayakan siswa,” ujarnya.
Dua sekolah yang mengalami keracunan itu mendapat MBG dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sama. Sesuai pengakuan Korwil SPPI Kuningan, Gugum, dapur tersebut setiap hari melayani hampir 4000 siswa.
“Sesuai hasil rakor kemarin, saya meminta kepada satgas, SPPI, SPPG, Korcam, harus betul-betul menjaga agar program yang bagus ini dengan lancar, baik, dan tepat sasaran,” ujar Bupati.
Situasi ini diperparah oleh minimnya jumlah SPPG di Kuningan. Dari kebutuhan 120 unit, baru tersedia 82. Akibatnya, satu dapur melayani lebih banyak sekolah dari kapasitas ideal, sehingga risiko menurunnya kualitas makanan semakin besar.
Bupati Dian memastikan pemerintah daerah akan melakukan evaluasi besar-besaran, mulai dari pengadaan bahan, standar dapur, distribusi, hingga mekanisme pengawasan. “Kami ingin evaluasi dari hulu sampai hilir,” tegasnya.
Dia menilai insiden tersebut sebagai pelajaran pahit yang harus dijadikan momentum perbaikan. “Anak-anak tetap berhak mendapat makanan bergizi, tapi dengan kualitas yang benar-benar terjaga,” ujarnya.
Keracunan massal di Luragung menjadi alarm keras. Program yang dimaksudkan menyehatkan siswa justru bisa berbalik membahayakan bila rantai pengawasan tetap longgar. Kini publik menanti hasil laboratorium sekaligus menunggu bukti komitmen pemerintah daerah dalam memperbaiki sistem MBG agar tragedi serupa tidak terulang. (Icu)
