KUNINGAN – Fraksi Amanat Restorasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuningan menyampaikan apresiasi dan kritik tajam terhadap rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2026.
Tarik ulur sikap itu disampaikan ketika kegiatan rapat Paripurna penyampaian pandangan umum Fraksi DPRD, Selasa, (7/10). Kegiatan tersebut dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Kuningan serta jajaran SKPD.
Juru Bicara Fraksi, Lin Yulyanti, mengapresiasi ikhtiar pemerintah daerah atas persoalan Kuningan, mulai dari penyelesaian gagal bayar, prioritas pembangunan dan perbaikan jalan, Kuningan Adihulung untuk menarik investor, hingga peningkatan layanan publik.
Namun dibalik itu, gabungan Partai PAN dan Nasdem itu menyoroti beberapa catatan kritis agar APBD 2026 tidak hanya menjadi dokumen belanja, tetapi benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang berpihak kepada rakyat.
”Besarnya anggaran infrastruktur harus diimbangi dengan perhatian serius pada kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial. Jalan yang bagus akan kurang bermakna bila masih ada anak yang putus sekolah atau kasus gizi buruk di masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, poin kedua yang jadi sorotannya tentang keberlanjutan fiskal. Menurutnya, persoalan gagal bayar menjadi pembelajaran penting bagi pemerintah daerah untuk lebih berhati-hati dalam mengelola anggaran dan memastikan setiap program memiliki dasar perencanaan yang matang serta sumber pendanaan yang jelas.
”Setelah persoalan gagal bayar yang berhasil diselesaikan, kita tidak boleh lengah. Defisit anggaran harus dikelola dengan hati-hati. Setiap pembiayaan harus jelas sumbernya, terukur resikonya dan transparansi penggunaannya. Jangan sampai kita kembali terjebak dalam persoalan yang sama dimasa mendatang,” lanjutnya.
Dalam hal lain, Fraksi Amanat Restorasi mendukung optimalisasi PAD tanpa membebani rakyat. Menurutnya, melalui optimalisasi BUMD, sektor pariwisata, dan digitalisasi pajak daerah. “Kami menolak cara-cara instan yang justru menambah beban langsung masyarakat kecil,” tegasnya.
Kemudian, pihaknya juga menyoroti UMKM dan sektor pertanian yang dinilai belum menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daera. “Momentum masuknya investor harus disertai dengan skema kemitraan lokal hilirisasi produk unggulan, serta dukungan akses permodalan bagi UMKM. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, tetapi benar-benar inklusif,” ujarnya.
Dalam pandangannya, Fraksi Amanat Restorasi juga menegaskan tiga poin tambahan.
Pertama, soal transparansi dan pengawasan. Setiap program prioritas harus terbuka bagi publik, akuntabel, dan dapat diawasi bersama. “Kebocoran anggaran tidak boleh lagi terjadi, setiap rupiah uang rakyat harus dipastikan kembali untuk kepentingan rakyat,” tegas Lin.
Kedua, terkait pemerataan pembangunan antarwilayah, fraksi meminta agar program pembangunan tidak hanya terfokus di wilayah perkotaan, tetapi juga menjangkau desa, kecamatan terpencil, dan kawasan perbatasan.
Ketiga, mengenai lingkungan hidup dan tata ruang, Fraksi Amanat Restorasi mengingatkan agar arah pembangunan tetap memperhatikan keberlanjutan ekologi. “Jangan sampai investasi dan proyek besar justru menimbulkan masalah baru berupa kerusakan alam atau bencana ekologis,” ujarnya.
Menutup pandangannya, Lin menegaskan bahwa kritik yang disampaikan merupakan bagian dari tanggung jawab politik untuk memastikan arah pembangunan Kabupaten Kuningan berjalan di jalur yang benar.
“Kami ingin APBD 2026 benar-benar berpihak pada rakyat, dikelola dengan transparan, dan membawa manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (Icu)
