KUNINGAN – Pemerintah Kabupaten Kuningan tengah menghadapi tantangan serius setelah dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah akan dipangkas hingga 111,4 miliar. Pemangkasan ini menimbulkan kekhawatiran akan terulangnya krisis keuangan daerah yang sempat mengguncang pada tahun-tahun sebelumnya, termasuk potensi gagal bayar di tahun anggaran 2026.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kuningan, Deden Kurniawan Sopandi, menyebutkan bahwa kebijakan pemangkasan ini bersifat nasional, namun dampaknya berbeda di tiap daerah tergantung kemampuan fiskalnya. Bagi Kuningan, yang memiliki kapasitas fiskal rendah, pengurangan lebih dari seratus miliar rupiah itu menjadi beban berat.
“Kalau di semua kabupaten/kota termasuk provinsi memang ada pemangkasan. Provinsi Jawa Barat sendiri mencapai 2,4 triliun. Kabupaten Bandung paling besar sekitar 900 miliar. Kuningan terkena 111,4 miliar, dan bagi daerah dengan fiskal rendah seperti kami, itu sangat berat,” ujar Deden, Senin (13/10/2025).
Menurutnya, langkah pertama yang diambil Pemkab Kuningan adalah melakukan efisiensi besar-besaran di berbagai sektor, terutama pada belanja penunjang pemerintahan. “Kami akan efisiensi pada pos-pos seperti pengadaan kertas, alat tulis kantor, perjalanan dinas, hingga kegiatan rapat. Tapi kami pastikan belanja untuk pelayanan publik tetap dipertahankan,” tegasnya.
Deden mengakui, pemangkasan tersebut menuntut kewaspadaan ekstra agar daerah tidak kembali mengalami gagal bayar seperti yang pernah terjadi. “Kita harus realistis. Kalau tidak dilakukan efisiensi dan pengendalian kegiatan, potensi gagal bayar di 2026 bisa muncul lagi,” katanya.
