KUNINGAN – Klaim Badan Pusat Statistik (BPS) Kuningan yang menyebut pertumbuhan ekonomi daerah mencapai angka fantastis 10,4 persen pada Triwulan II 2025 tertinggi di Pulau Jawa mendapat tanggapan keras dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kuningan. Kalangan legislatif menilai data yang dilaporkan tersebut terasa tidak sejalan dengan realitas sosial ekonomi yang masih dirasakan masyarakat akar rumput.
Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rachdy SE, secara terbuka mempertanyakan dasar penghitungan yang digunakan BPS. Politisi PDI Perjuangan ini merasa lonjakan angka pertumbuhan hingga dua digit tersebut tidak masuk akal jika dihadapkan dengan fakta bahwa Kuningan masih bergulat dengan kantong-kantong kemiskinan ekstrem.
“Kita patut bersyukur kalau ekonomi daerah tumbuh. Tapi yang jadi pertanyaan, katanya masih ada kemiskinan ekstrem di Kuningan, kok tiba-tiba pertumbuhan ekonominya paling tinggi di Jawa? Ini perlu dijelaskan secara detail dan terbuka,” ujar Zul sapaan akrab Ketua DPRD kepada wartawan belum lama ini.
Zul menegaskan, pertumbuhan ekonomi yang sejati mestinya tercermin dari meningkatnya kesejahteraan rakyat secara merata, bukan hanya dari angka statistik yang tampak indah di laporan resmi. Ia khawatir pemerintah daerah dan publik terjebak dalam euforia data yang tidak merefleksikan daya beli masyarakat.
“Jangan sampai kita terjebak pada euforia data. Faktanya di lapangan, harga kebutuhan pokok terus naik dan daya beli masyarakat menurun,” katanya.
Ia mencontohkan harga beras, minyak, dan telur ayam yang terus bergerak naik dalam beberapa bulan terakhir. Kondisi ini, menurutnya, jelas tidak menggambarkan situasi ekonomi yang stabil dan kuat. “Kalau rakyat masih kesulitan memenuhi kebutuhan pokok, ya pertumbuhannya di mana? Pertumbuhan itu harusnya dirasakan di meja makan, bukan di spreadsheet,” ujarnya.
Zul mendesak BPS dan Pemerintah Kabupaten Kuningan agar segera melakukan sinkronisasi data dan menjelaskan secara terbuka kepada publik mengenai sumber detail pertumbuhan ekonomi dua digit itu. “Kalau kemiskinan ekstrem masih tinggi tapi pertumbuhan juga tertinggi, berarti ada yang tidak sinkron. Jangan sampai data ini sekadar pencitraan yang tidak berfondasi pada kondisi riil,” tegasnya.
Nada serupa disampaikan oleh pengamat Kuningan, Sujarwo yang akrab disapa Mang Ewo. Ia menyebut klaim BPS itu harus dilihat secara kritis, sebab angka pertumbuhan tinggi belum tentu berarti rakyat makmur.
“Grafiknya memang naik, tapi perut rakyat malah kosong. Coba turun ke pasar pagi-pagi, banyak ibu-ibu beli telur cuma setengah kilo. Ini bukti bahwa ekonomi rakyat belum benar-benar pulih,” kata Mang Ewo.
Mang Ewo berhipotesis bahwa lonjakan pertumbuhan ekonomi Kuningan kemungkinan besar disumbang oleh proyek konstruksi dan investasi besar (Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB), bukan oleh geliat ekonomi rakyat kecil atau Konsumsi Rumah Tangga (RT) yang lebih merata. Laporan BPS sebelumnya memang menunjukkan Konsumsi Pemerintah mengalami kontraksi, sementara PMTB dan “Lainnya” (Ekspor/Impor) melonjak tajam.
“Kalau yang tumbuh hanya proyek besar sementara pedagang kecil masih sepi pembeli, itu pertumbuhan semu. Ekonomi sehat itu ketika pasar ramai pembeli, bukan ramai spanduk proyek,” sindirnya.
Mang Ewo mengingatkan agar pemerintah daerah tidak terlena oleh data statistik semata. Fokus, katanya, harus diarahkan pada kebijakan yang menyentuh langsung kebutuhan Masyarakat, mulai dari stabilisasi harga pangan, penurunan biaya pendidikan, dan penciptaan lapangan kerja yang inklusif.
“Kalau rakyat masih susah beli beras, jangan buru-buru bilang Kuningan hebat. Pertumbuhan ekonomi sejati itu bukan di laporan BPS, tapi di dapur rakyat yang kembali ngebul,” tutup Mang Ewo, menegaskan perlunya kebijakan yang berpihak pada keadilan dan pemerataan ekonomi. (ali)
