KUNINGAN – Anggapan lama yang menempatkan Kabupaten Kuningan sebagai salah satu daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa Barat resmi terpatahkan. Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat melalui Berita Resmi Statistik Tahun 2025 mencatat perbaikan signifikan, menandai perubahan arah pembangunan sosial ekonomi yang dinilai konsisten dan terukur.
Pada tahun ini, jumlah penduduk miskin Kuningan tercatat 119.670 orang, turun drastis sebanyak 12.160 orang dibandingkan tahun 2024. Persentase kemiskinan pun berada pada titik terendah dalam beberapa tahun terakhir, yakni 10,74 persen. Angka ini turun 1,14 poin dari tahun sebelumnya, dan yang terpenting, membawa Kuningan keluar dari stigma kabupaten kedua termiskin di Jawa Barat, bergeser ke posisi ketiga. Secara statistik, penurunan ini termasuk salah satu yang paling signifikan di Jawa Barat.
Penurunan angka kemiskinan tersebut tak dapat dilepaskan dari rangkaian intervensi yang dijalankan pemerintah daerah sejak awal 2025. Sejumlah program yang menyentuh sektor konsumsi rumah tangga, stabilisasi harga, kesehatan, dan infrastruktur dinilai memberi dampak langsung pada daya beli dan kualitas hidup keluarga miskin.
Operasi Pasar Murah bersubsidi di sepuluh kecamatan menjadi salah satu intervensi yang paling dirasakan, disusul penyaluran bantuan pusat seperti PKH, BPNT, dan bansos lainnya. Program Listrik Gratis Pemprov Jabar sejak Mei 2025 juga disebut mengurangi beban pengeluaran rumah tangga secara signifikan. Di samping itu, perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu) dan pembiayaan layanan kesehatan bagi warga miskin turut memperkuat pondasi kesejahteraan dasar.
Dari sisi ekonomi, konsumsi rumah tangga tumbuh 6,22 persen pada Triwulan I 2025, menjadi sinyal positif pergerakan ekonomi akar rumput. Program 100 Hari Kerja Bupati, yang mencakup Bursa Kerja, mampu menyerap hingga 1.481 tenaga kerja, memberikan suntikan produktivitas tambahan. Dukungan terhadap sektor pertanian, seperti subsidi pupuk dan benih padi gratis, menunjukkan arah kebijakan yang menempatkan sektor primer sebagai penggerak stabilitas.
