KUNINGAN — Di atas kertas, mereka adalah motor penggerak birokrasi, abdi negara yang digaji dari keringat pembayar pajak. Namun di lapangan, ceritanya berbalik arah, ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Kabupaten Kuningan justru terjaring sebagai “pengemplang” pajak kendaraan bermotor. Fenomena ini bukan sekadar urusan telat bayar, melainkan tamparan keras bagi integritas pelayan publik di penghujung tahun 2025.
Hingga Selasa, 24 Desember 2025, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kuningan merilis data yang memicu polemik luas. Melalui aplikasi Zonitapamor (Program Zona Integritas Taat Pajak Kendaraan Bermotor), terungkap sebanyak 2.459 unit motor (R2) dan 337 unit mobil (R4) milik ASN terdata menunggak pajak. Jika ditotal, hampir 3.000 kendaraan berplat “cokelat” itu memadati daftar piutang daerah, sebuah angka yang mencolok untuk ukuran satu kabupaten.
Bappenda tak lagi mengirim surat imbauan yang kerap berakhir di tempat sampah. Di bawah nakhoda Kepala Bidang Perencanaan, Pelayanan, dan Pengendalian (P3), Dicky Mahardika, tim gabungan menggelar Operasi Khusus (Opsus) yang menyasar area-area sensitif. Sasaran utamanya? “Kandang” mereka sendiri.
Petugas menyisir area parkir Sekretariat Daerah (Setda) hingga kantor-kantor dinas. Hasilnya dramatis, kendaraan-kendaraan yang terparkir manis di halaman kantor pemerintahan ditempeli stiker peringatan berwarna mencolok. Stiker itu menjadi “label malu” yang disaksikan rekan sejawat hingga masyarakat umum yang sedang mengurus administrasi.
“Kami tidak main-main. ASN seharusnya menjadi etalase keteladanan. Bagaimana kita mau menagih pajak ke rakyat dengan tegas kalau di dalam rumah sendiri masih banyak yang menunggak?,” ujar Dicky saat ditemui Cikalpedia.id. Rabu (24/12/2025).
