KUNINGAN —Rabu (24/12/2025), Pemerintah Kabupaten Kuningan resmi menabuh genderang penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Acara bertajuk Kick Off Meeting ini bukan hanya seremoni pengisian kolom anggaran, melainkan upaya ambisius untuk menjaga momentum “ledakan” ekonomi yang tengah dinikmati daerah berjuluk Kota Kuda ini.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kuningan, Purwadi Hasan Darsono, tampil sebagai nakhoda awal dalam proses teknokratis ini. Dengan nada bicara yang terukur, ia menegaskan bahwa RKPD 2027 akan mengusung tema sentral yaitu “SDM Unggul untuk Masa Depan yang Kompetitif”. Purwadi sadar betul, dokumen yang sedang ia susun bersama timnya akan menjadi kompas bagi pembangunan Kuningan dua tahun ke depan, di tengah dinamika global yang tak menentu.
Bagi Purwadi, tantangan terbesar dalam menyusun RKPD 2027 adalah bagaimana melahirkan kebijakan yang tidak hanya indah di atas kertas, tetapi juga mampu menyentuh urat nadi persoalan masyarakat. Ia menekankan pentingnya kualitas perencanaan yang berbasis pada data dan analisis tajam, bukan sekadar “copy-paste” dari tahun sebelumnya.
“Kick off meeting ini adalah pintu masuk. Kami merancangnya sebagai ruang kolaborasi dan refleksi. Perangkat daerah tidak boleh hanya menghasilkan dokumen administratif, tetapi harus melahirkan kebijakan yang mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan,” ujar Purwadi dalam laporannya.
Tahapan yang akan dilalui pun terbilang panjang dan melelahkan. Dimulai dari konsultasi publik, Musrenbang tingkat kecamatan, hingga reviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan evaluasi Gubernur Jawa Barat. Tujuannya memastikan visi “Kuningan Melesat” (Maju, Empowering, Lestari, Agamis, dan Tangguh) tetap berada di jalurnya.
Jika Purwadi berbicara soal mekanisme, Bupati Kuningan Dr. Dian Rachmat Yanuar hadir dengan membawa “amunisi” statistik yang mengejutkan. Berdiri di podium dengan optimisme tinggi, Dian memaparkan capaian pembangunan sepanjang 2025 yang ia klaim sebagai kemajuan signifikan dalam sejarah Kuningan.
Sorotan utama jatuh pada angka pertumbuhan ekonomi. Di tengah pemulihan nasional, Kuningan justru mencatat lonjakan tajam. Pada 2023, ekonomi hanya tumbuh di angka 5,25 persen. Namun, pada Kuartal II 2025, angka itu meroket hingga 10,41 persen. Capaian ini menempatkan Kuningan sebagai daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Jawa Barat pada periode tersebut.
“Ini bukan hanya angka di atas meja. Ini adalah sinyal kuat bahwa mesin ekonomi kita mulai dari UMKM, pertanian, hingga industri kreatif bergerak sangat kencang. Ini dampak nyata dari kerja kolektif kita,” tegas Dian.
Lonjakan ekonomi ini tampaknya bukan pertumbuhan semu. Dian menyandingkannya dengan data penurunan angka kemiskinan yang konsisten. Dari 12,12 persen pada 2023, kini di tahun 2025 angka kemiskinan berhasil ditekan hingga ke level 10,74 persen. “Semakin banyak keluarga yang keluar dari garis kemiskinan dan memiliki harapan baru,” tambahnya.
Meski ekonomi tumbuh pesat, Dian dan kepala Bappeda sepakat bahwa tantangan sesungguhnya adalah memanusiakan pertumbuhan tersebut. Hal ini tercermin dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kuningan yang kini sudah masuk kategori “tinggi” di angka 72,31. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pun menunjukkan tren membaik, turun dari 9,49 persen di tahun 2023 menjadi 7,59 persen pada 2025.
Namun, RKPD 2027 dirancang untuk melampaui itu semua. Dengan fokus pada pembangunan sumber daya manusia, Pemkab Kuningan ingin memastikan bahwa lonjakan ekonomi 10 persen tersebut didukung oleh kapasitas masyarakat yang kompetitif. Fokusnya bukan lagi membangun infrastruktur fisik, melainkan investasi besar-besaran pada kualitas manusia agar siap menghadapi perubahan teknologi yang masif di tahun 2027 nanti.
Dian menutup arahannya dengan pesan keras, RKPD 2027 tidak boleh menjadi jembatan kosong. “Harus ada korelasi konkret antara visi jangka menengah daerah dengan program nyata di lapangan. Kita ingin Kuningan benar-benar melesat, bukan sekadar slogan,” pungkasnya.
Di balik riuh tepuk tangan peserta rapat, beban berat kini berada di pundak Bappeda. Mereka harus meramu euforia pertumbuhan ekonomi 10 persen ini menjadi kebijakan strategis yang tahan banting untuk dua tahun mendatang. Di tengah musim perencanaan ini, publik Kuningan hanya bisa berharap bahwa “SDM Unggul” yang dijanjikan bukan frasa puitis dalam dokumen negara. (ali)