KUNINGAN sering dipuji sebagai daerah yang sejuk dan asri. Brosur pariwisata menyebutnya surga kecil di kaki Ciremai. Udara bersih, hutan pinus teratur, dan alam, yang katanya masih terjaga. Semua terdengar indah, apalagi jika dilihat dari kejauhan atau dari sudut kamera yang sudah dipilih dengan cermat.
Di balik itu, pinus-pinus di lereng Ciremai sedang sibuk menjalani perannya sebagai “aset”. Batangnya digores, getahnya disedot, terus-menerus, dengan ritme yang nyaris tak kenal jeda. Alasannya selalu sama dan selalu mulia, ekonomi rakyat. Dan seperti biasa, ketika ekonomi disebut, kelelahan alam dianggap urusan nanti. Toh pohon tidak bisa protes, tidak bisa menulis laporan, dan tidak punya akun media sosial.
Kemudian datang pembangunan, membawa kata sakti bernama kemajuan. Lereng dibuka agar “lebih rapi”. Pohon ditebang agar “lebih tertata”. Tanah dikupas agar “lebih produktif”. Hutan yang semula berdiri sebagai pelindung kini dinilai terlalu lebat, terlalu liar, terlalu tidak sesuai rencana. Akar dianggap pengganggu, bukan penahan longsor. Kanopi dianggap penghalang, bukan penjaga suhu.
Pariwisata pun tumbuh subur. Anehnya, sering kali dengan cara memangkas hal yang membuatnya layak tumbuh. Spot foto bertambah, tapi pohon berkurang. Jalur diperlebar, tapi tanah makin rapuh. Kita menjual keindahan alam sambil pelan-pelan menghabiskan stoknya. Seolah-olah hijau itu tak perlu dirawat, cukup dicetak ulang di spanduk.
Yang menarik, hampir tak ada yang merasa bertanggung jawab. Semua berjalan sesuai prosedur. Ada izin, ada cap, ada tanda tangan. Alam tidak tercantum sebagai pihak yang perlu dimintai persetujuan. Dan ketika nanti terjadi longsor, kekeringan, atau suhu makin panas, kita akan menyebutnya “bencana alam” kata yang nyaman karena terdengar seolah itu murni ulah alam, bukan hasil akumulasi keputusan manusia.
