KUNINGAN — Suasana dialog dalam agenda Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah oleh Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat di Desa Mekarsari, Kecamatan Maleber, berlangsung hangat namun sarat akan kritik. Hj. Ika Siti Rahmatika, SE., legislator dari Fraksi PDI Perjuangan, hadir langsung untuk membedah tumpukan persoalan yang selama ini mengendap di tingkat desa, mulai dari jeritan petani soal pupuk hingga karut-marut distribusi program nasional.
Dalam pengawasan kali ini, Ika mendapati fakta bahwa mayoritas penduduk yang menggantungkan hidup dari sektor pertanian masih terjebak dalam masalah klasik yaitu sulitnya akses sarana produksi. Di hadapan warga, ia mencatat keluhan tentang langkanya bibit berkualitas dan pupuk subsidi yang kian sulit didapat, yang secara langsung mengancam ketahanan ekonomi keluarga petani di Desa Mekarsari dan sekitarnya.
“Pertanian adalah napas warga di sini. Jika akses bibit dan pupuk saja masih tersendat, bagaimana kita bicara soal kedaulatan pangan? Ini harus menjadi catatan serius bagi dinas teknis di provinsi untuk memastikan distribusi subsidi tepat sasaran,” tegas Ika Siti Rahmatika di sela-sela kegiatannya, Sabtu (7/2/2026).
Salah satu temuan krusial dalam pengawasan ini adalah belum tersedianya fasilitas pendukung untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Mekarsari. Hingga saat ini, pelaksanaan program nasional tersebut masih menumpang pada dapur desa lain. Kondisi ini dinilai Ika sangat tidak ideal karena dapat memicu inefisiensi dan ketidakpastian distribusi.
Ika mendorong adanya percepatan pendirian dapur MBG mandiri di Kecamatan Maleber. Menurutnya, kemandirian fasilitas bukan hanya soal teknis distribusi makanan, melainkan juga pemberdayaan sumber daya manusia lokal. “Sangat ironis jika program sebesar ini masih bergantung pada desa tetangga. Kami mendesak pemerintah daerah segera melakukan pemetaan kesiapan sarana agar program ini berkelanjutan dan benar-benar mandiri,” tambahnya.
Selain urusan perut, Ika juga menyoroti jomplangnya fasilitas pendidikan dan keagamaan di wilayah yang jauh dari pusat kota ini. Masyarakat mengharapkan dukungan anggaran yang lebih nyata untuk pembangunan masjid dan lembaga pendidikan. Ika menilai, di wilayah perdesaan, sarana keagamaan adalah benteng terakhir pembinaan karakter generasi muda di tengah gempuran arus informasi digital yang tak terbendung.
Tak lupa, aspirasi mengenai pengaktifan kembali Kelompok Wanita Tani (KWT) menjadi poin yang cukup menonjol. Ika memandang KWT bukan sekadar perkumpulan ibu-ibu, melainkan mesin ekonomi rumah tangga yang potensial. Ia menyarankan pemerintah desa untuk menginisiasi kembali kelembagaan KWT dengan pelatihan keterampilan yang terstruktur.
Menutup agenda pengawasannya, Ika Siti Rahmatika menekankan pentingnya sinkronisasi antara pemerintah desa dan dinas terkait di level provinsi maupun kabupaten. Ia berjanji akan membawa hasil pengawasan ini ke meja legislatif untuk memastikan aspirasi warga Mekarsari mendapatkan porsi anggaran yang layak.
“Hasil dialog hari ini bukan hanya catatan di atas kertas. Kami di DPRD Provinsi akan mengawal agar kebijakan yang lahir benar-benar berbasis pada kebutuhan riil masyarakat desa, bukan hanya keinginan elit di atas,” pungkasnya.
Dengan pengawasan yang ketat, diharapkan pembangunan di Jawa Barat, khususnya di pelosok Kuningan, tidak lagi menyisakan ketimpangan yang lebar antara narasi pembangunan pusat dan realitas pahit di tingkat desa. (ali)
