KOTA BANDUNG — Halaman Gedung Sate, Senin pagi (30/3/2026), masih menyisakan sisa-sisa kemeriahan Idulfitri. Namun, di balik jabat tangan hangat dan tawa yang pecah di antara para kepala daerah se-Jawa Barat, terselip sebuah “peringatan halus” yang cukup menyengat. Gubernur Dedi Mulyadi memilih momen halal bihalal tersebut bukan sekadar untuk saling memaafkan, melainkan untuk melempar kritik tajam terhadap kultur birokrasi yang dianggapnya masih terlalu lamban dan boros.
Nada bicara Dedi terasa tegas sejak awal sambutan. Di hadapan ratusan ASN dan jajaran bupati/wali kota, ia membongkar anomali klasik dalam dunia kerja pemerintahan: memuja kehadiran fisik namun mengabaikan hasil akhir. Dedi membandingkan pola lama itu dengan kebijakan Work From Home (WFH) setiap Kamis yang kini menjadi pakem di lingkungan Pemprov Jawa Barat.
“Kinerja itu bukan soal hadir atau tidak di kantor, tapi soal hasil,” ujar Dedi, sebuah kalimat yang seolah menjadi tamparan bagi para pejabat yang masih terjebak dalam rutinitas presensi tanpa substansi.
Pernyataan Dedi bukan tanpa alasan. Dalam beberapa bulan terakhir, aroma krisis anggaran mulai tercium di berbagai daerah. Tekanan fiskal yang “tidak sedang baik-baik saja” menjadi hantu yang membayangi setiap rapat penyusunan program. Namun, bagi Dedi, keringnya pundi-pundi daerah tidak boleh menjadi alasan untuk memaklumi pelayanan publik yang terseok-seok.
Wakil Bupati Kuningan, Tuti Andriani, yang turut hadir dalam kerumunan, menangkap sinyal itu sebagai pengingat keras. Baginya, Kuningan tidak bisa lagi bekerja dengan gaya “bisnis seperti biasa”.
“Arahannya sangat jelas, kinerja ASN harus tetap meningkat meskipun kondisi fiskal sedang tidak longgar. Justru dalam situasi terbatas seperti ini, kreativitas dalam memberikan pelayanan publik harus dioptimalkan,” ungkap Tuti usai kegiatan. Pesan Dedi seolah memaksa para kepala daerah untuk pulang membawa pekerjaan rumah: bagaimana tetap melayani rakyat saat dompet daerah sedang tipis.