CIREBON – Riuh rendah tepuk tangan sekitar 140 pasang tangan akademisi, aktivis pemuda, dan tokoh lintas sektoral memenuhi Convention Cyber Lantai 8, Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon, Kamis (21/5/2026). Di ruangan yang menghadap lanskap pesisir Cirebon itu, romantisme sejarah 1998 sengaja dikuliti. Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Organisasi Daerah (Orda) Kabupaten Cirebon menggelar ritual tahunan yang tidak biasa, “Refleksi 28 Tahun Reformasi Indonesia”, dirangkaikan dengan peluncuran buku hitam penanda arah zaman berjudul Jalan Terjal Menuju Indonesia Adil dan Makmur.
Ketua Pelaksana sekaligus Ketua ICMI Orda Kabupaten Cirebon, dr. Asad, Sp.THT-KL, langsung mengambil posisi menyerang sejak menit pertama sambutan. Baginya, ingatan kolektif publik atas jatuhnya rezim Orde Baru jangan hanya dikurung dalam ruang pamer seremoni tahunan.
“Reformasi 1998 memang berhasil menjebol sumbat demokrasi yang mampat. Namun, hari ini kita menyaksikan ironi ketimpangan sosial yang melebar, runtuhnya integritas institusi hukum, dan defisit kepercayaan publik terhadap negara,” ujar Asad dengan nada getir. Ia mendesak kaum intelektual keluar dari menara gading untuk menyuntikkan kembali etika kepemimpinan dan moralitas publik ke dalam urat nadi politik nasional.
Paradoks Angka dan Ilusi Kemakmuran
Sorotan utama perhelatan ini tertuju pada bedah buku karya duet akademisi-praktisi, Prof. Dr. Adang Djumhur S., M.Ag., dan mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Prof. Dr. Yuddy Chrisnandi, S.E., S.H., M.M. Buku ini bertindak bagai cermin retak yang merekam realitas telanjang makroekonomi Indonesia.
Prof. Dr. Didin S. Damanhuri, sang penulis kata pengantar, membuka sesi pertama dengan membedah cetak biru menuju Indonesia Emas 2045. Didin mewanti-wanti bahwa pertumbuhan ekonomi yang digembar-gemborkan penguasa saat ini rawan menjadi fatamorgana jika fondasi moral dan kualitas sumber daya manusia (SDM) diabaikan. Indonesia, lanjutnya, membutuhkan keberanian ekstrem untuk melakukan reformasi struktural, bukan sekadar kosmetik regulasi.
Memasuki sesi kedua, Prof. Adang Djumhur membedah paradoks pembangunan yang kasat mata di lapangan. Ia menunjuk hidung kebijakan fiskal nasional yang dinilainya salah alamat. “Ada ketidakadilan struktural ketika insentif fiskal terus diguyur ke industri padat modal, sementara sektor padat karya yang menampung jutaan perut rakyat kecil justru dibiarkan megap-megap,” kritik Adang.
Ia juga menyoroti proyek hilirisasi industri yang gencar dilakukan pemerintah. Menurut Adang, proyek mercusuar tersebut belum melahirkan multiplier effect atau efek ganda yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat di daerah lingkar industri. Demokrasi saat ini dituding terjebak pada hal-hal prosedural seperti rutinitas pemilu namun kering secara substantif dalam melindungi hak-hak wong cilik.
Gurita Oligarki dan Angka Korupsi yang Mandek
Sesi ketiga menghadirkan data kuantitatif yang dingin dan mencemaskan dari Prof. Yuddy Chrisnandi. Mantan Duta Besar RI untuk Ukraina ini menyajikan kontras tajam antara lompatan ekonomi dan stagnasi moralitas publik pasca-1998.
Di satu sisi, Yuddy tidak menafikan adanya kemajuan material yang masif. Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia melesat dari angka USD 95 miliar pada tahun kelam 1998 menjadi USD 1,47 triliun pada akhir 2025. Pendapatan per kapita pun merangkak naik dari USD 465 ke level USD 5.083, memposisikan Indonesia kokoh di peringkat ke-16 ekonomi terbesar dunia sekaligus anggota elite G20.
Namun, di balik angka-angka mentereng tersebut, Yuddy menyodorkan rapor merah indeks sosial. Koefisien Gini Indonesia yang bertahan di angka 0,375 menjadi bukti otentik bahwa kue pembangunan hanya dinikmati oleh segelintir elite. Situasi diperparah dengan jebloknya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang mandek di angka 34 persen, melempar posisi Indonesia ke peringkat 109 dunia.
“Pertumbuhan ekonomi tanpa keadilan sosial hanya akan melahirkan pabrik kesenjangan baru. Kita melihat hukum yang tumpul ke atas, dinasti politik yang melembaga, dan cengkeraman oligarki yang mendikte proses pengambilan kebijakan demokrasi,” cetus Yuddy retoris.
Ia menegaskan, Reformasi harus buru-buru diputar balik ke khittah aslinya: membangun negara yang bersih (clean governance) dan mengutamakan ekonomi kerakyatan, bukan membiarkan sistem ekonomi bekerja secara eksklusif untuk kepentingan pemilik modal besar.
Sinyal dari Cirebon untuk Jakarta
Diskusi yang dipandu ICMI ini berjalan dinamis hingga menjelang sore. Kehadiran tokoh-tokoh penting seperti Penasihat Ahli Balitbang DPP Partai Golkar yang juga Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Bidang Hukum, Prof. Dr. Henry Indraguna, memberikan bobot politis tersendiri pada rakor intelektual ini. Hadir pula Rektor UIN Siber Cirebon Prof. Aan Jaelani, Ketua Umum Garuda Asta Cita Nusantara Dr. Muhammad Burhanudin, serta mantan Wali Kota Cirebon Ety Herawati.
Meskipun secara administratif diselenggarakan oleh ICMI Orda Kabupaten Cirebon yang dipimpin dr. Asad, resonansi kegiatan ini diakui oleh Ketua ICMI Orda Kota Cirebon, Prof. Cecep Sumarna, sebagai dorongan moral bersama bagi wilayah Ciayumajakuning untuk tetap menjadi kontrol sosial yang kritis terhadap Jakarta.
Pertemuan ini mengirimkan pesan terang benderang dari daerah: bahwa jalannya pemerintahan pasca-28 tahun Reformasi tidak sedang baik-baik saja. Ketika hukum dikompromikan dan ekonomi kerakyatan dipinggirkan, maka stabilitas bangsa ibarat gajah yang sedang dipaksa menari di atas lantai kaca. Indah dilihat dari jauh, namun ringkih dan siap melukai siapa saja saat lantainya pecah berantakan. ***
