KUNINGAN – Anggaran sebesar Rp 4 miliar lebih yang dialokasikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk sektor pertanian di Kabupaten Kuningan terancam tidak terserap secara maksimal. Padahal dana itu sudah dialokasikan sejak awal 2023 melalui skema Bantuan Keuangan (Bankeu) Kompetitif APBD Provinsi, yang diperuntukkan bagi pengadaan bibit dan pupuk.
Kondisi ini disorot oleh pengamat kebijakan publik dan mantan Ketua HIPMI Kuningan, Indra Gunawan, yang menyayangkan lambannya realisasi program di lapangan.
“Kita sedang bicara soal ketahanan pangan, tapi anggaran miliaran rupiah yang sudah dialokasikan justru tidak dilaksanakan. Padahal bantuan bibit dan pupuk sangat dibutuhkan petani, apalagi di tengah musim kemarau panjang seperti tahun ini,” ujar Indra, Selasa (28/11).
Indra menegaskan bahwa berdasarkan pengecekan di lapangan, hingga menjelang akhir tahun, belum terlihat adanya distribusi bantuan dari anggaran tersebut. Ia juga menyebutkan bahwa terdapat lima desa di Kecamatan Darma, seperti Tinggar, Karangsari, dan Cageur, yang seharusnya menerima bantuan ini.
“Saya bahkan sempat mempertanyakan langsung kepada kepala dinas sebelumnya. Waktu itu dijanjikan akan dilaksanakan. Tapi sampai sekarang, tidak ada realisasi,” imbuhnya.
Indra menduga ada persoalan serius dalam pengelolaan program ini. Ia menekankan bahwa anggaran tersebut ditetapkan oleh Pemprov Jabar berdasarkan kajian mendalam dan mestinya menjadi peluang besar untuk mendongkrak sektor pertanian Kuningan yang selama ini potensial namun belum optimal.
“Kita tidak boleh bermain-main dengan anggaran publik sebesar ini. Apakah ada unsur kesengajaan atau kinerja yang tidak maksimal? Ini yang harus dijawab oleh dinas terkait,” kata Indra.
