KUNINGAN – Pemerintah Kabupaten Kuningan menggandeng Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X Provinsi Jawa Barat dalam upaya memperkuat pemahaman kependudukan dan keluarga berencana di kalangan pelajar. Lewat penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang berlangsung di Ruang Rapat Linggajati Setda Kuningan, program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) dan Kampus Siaga Kependudukan (KSK) resmi dijalankan.
Sebanyak 39 SMP, 26 SMA/SMK, dan 4 perguruan tinggi ditunjuk sebagai pilot project integrasi materi kependudukan dalam kurikulum pendidikan formal.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPKBP3A), Uca Soemantri, menyebut bahwa pendidikan kependudukan penting untuk membekali siswa sebagai calon orang tua masa depan.
“Mereka adalah calon ayah dan ibu, maka pengetahuan tentang keluarga berencana dan pola asuh harus ditanamkan sejak dini,” ujar Uca.
Program ini juga didesain sebagai intervensi strategis untuk mencegah stunting dan mendorong lahirnya generasi sehat dan berdaya saing.
SSK dan KSK akan menyisipkan konten pendidikan kependudukan ke berbagai mata pelajaran. Di sekolah, juga akan disediakan pojok kependudukan sebagai sumber literasi tambahan bagi siswa.
Penjabat Bupati Kuningan, Raden Iip Hidajat, menyatakan bahwa program ini adalah fondasi penting untuk mencetak generasi berencana di tengah tantangan kependudukan yang besar.
“Dengan jumlah penduduk mencapai 1,4 juta jiwa, kita harus siapkan penduduk usia muda dengan pemahaman yang matang. Ini akan berdampak langsung terhadap penurunan angka stunting,” kata Iip.
Iip juga berharap agar pilot project ini diperluas ke seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Kuningan.
Acara ditutup dengan penandatanganan PKS antara DPKBP3A, Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan, dan para kepala sekolah peserta program. Komitmen ini diharapkan menjadi tonggak awal menciptakan keluarga berencana, sehat, dan sadar kependudukan di Kuningan.
