KUNINGAN — Ketua DPC PKB Kuningan, Ujang Kosasih, menyatakan kesiapannya untuk berjuang habis-habisan jika rekomendasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) menjatuhkan pilihan kepada Yanuar Prihatin sebagai Calon Bupati Kuningan.
Pernyataan itu disampaikan saat Yanuar resmi menyerahkan formulir pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah (Bacakada) ke Sekretariat DPC PKB Kabupaten Kuningan, disambut riuh dukungan para kader dan relawan.
“Jika DPP PKB merekomendasikan Pak Haji Yanuar Prihatin, kami siap berjuang total. Siap semua berjuang, habis-habisan untuk kemenangan PKB,” tegas Ujang Kosasih, disambut sorak sorai ratusan pendukung.
Menurut Ujang, Yanuar bukan nama baru di PKB. Politikus senior ini telah dua periode duduk di kursi DPR RI dari Dapil Jabar X dan dinilai memiliki kapasitas serta rekam jejak yang kuat.
“Kemenangan tidak bisa diraih sendiri-sendiri. Harus gotong royong bersama rakyat. Insyaallah PKB akan punya kepala daerah di 2024,” tambah Ujang.
Soroti Kemiskinan dan Jalan Rusak
Dalam pernyataannya, Yanuar Prihatin menekankan bahwa niatnya maju di Pilkada bukan semata ambisi politik, tapi berangkat dari keprihatinan terhadap kondisi Kuningan yang menurutnya stagnan dan tertinggal.
“Sekitar 12 persen warga Kuningan masuk kategori miskin. Itu lebih dari 120 ribu jiwa. Ini bukan angka kecil,” ujar Yanuar.
Yanuar juga menyoroti persoalan infrastruktur jalan rusak yang disebutnya mencapai 800 kilometer. “Itu setara dari Jakarta ke Surabaya. Kondisi di daerah seperti Giriwaringin, Cipedes, Ciniru, Hantara benar-benar memprihatinkan,” katanya.
Politikus yang gagal kembali ke DPR RI dalam Pemilu 2024 itu juga menyinggung tingginya angka pengangguran terbuka di Kuningan yang mencapai 7–8 persen.
APBD ‘Jeblok’, Yanuar Tawarkan Perubahan
Menurut Yanuar, tantangan terbesar Kuningan adalah struktur APBD yang tidak sehat. Ia menyebut, sekitar 78 persen dana APBD bersumber dari pusat, dan sebagian besar justru habis untuk membayar gaji ASN dan belanja rutin.
“Kemampuan keuangan daerah hanya sekitar 12–13 persen. Inilah kenapa kita butuh perubahan,” tegasnya.
Yanuar menegaskan bahwa Kuningan harus segera keluar dari ketergantungan fiskal dan mengubah arah kebijakan untuk pembangunan yang lebih merata dan produktif. (ali)
