KUNINGAN – Pemerintah Kabupaten Kuningan mulai menata ulang data sosial-ekonomi warganya. Salah satu agenda prioritas yang tengah dikebut adalah penyusunan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), yang diyakini menjadi kunci pembenahan sistem penyaluran bantuan sosial agar lebih tepat sasaran.
Langkah ini dimulai melalui rapat koordinasi lintas sektor di Aula Kantor Dinas Sosial Kuningan, yang melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS), seluruh camat, kepala desa, hingga pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Rakor ini dibuka langsung oleh Wakil Bupati Kuningan Tuti Andriani, didampingi oleh Penjabat Sekda Beni Prihayatno, Asisten Pemerintahan dan Kesra Tony Kusumanto, dan Kepala Dinsos Toto Toharuddin.
Namun yang mencuri perhatian bukan hanya susunan pejabat yang hadir, melainkan pernyataan tajam Wabup Tuti saat membeberkan kondisi terkini kemiskinan di Kuningan.
“Saat ini kita berada di posisi tertinggi kedua di Jawa Barat. Ini bukan prestasi, tapi alarm. Maka mulai hari ini, kita harus kerja ekstra untuk merapikan data kemiskinan di Kuningan,” tegas Tuti.
Ia menyoroti buruknya validitas data bantuan sosial selama ini. Banyak penerima bantuan yang secara ekonomi tergolong mampu, sementara warga yang benar-benar miskin justru terlewat. Karena itu, ia mewanti-wanti kepada para camat, kades, dan pendamping PKH untuk menyajikan data by name by address yang faktual. Bahkan, Tuti mengusulkan langkah tak biasa:
“Kalau perlu, penerima bantuan harus membuat pernyataan bermaterai. Kalau ternyata tidak sesuai, bisa dikenai sanksi,” ujarnya tegas.
