Bando Tak Bertuan Disulap Jadi Uang! Bappenda Kuningan Gandeng KPKNL Cirebon Nilai Aset Tersembunyi

KUNINGAN – Pemerintah Kabupaten Kuningan mulai menggali kembali potensi aset daerah yang selama ini terabaikan. Salah satu temuan menarik adalah bando reklame “tak bertuan” di kawasan Cigembang, Jalan Siliwangi, yang kini tengah dalam proses penilaian resmi oleh tim Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cirebon.

Langkah ini dipimpin langsung oleh Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kuningan, Guruh Irawan Zulkarnaen, sebagai bagian dari strategi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus mendukung program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Kuningan.

“Hari ini kami bersama KPKNL meninjau bando reklame yang sudah lama tidak bertuan. Kami menilai aset ini punya potensi besar jika dikelola dengan baik,” kata Guruh saat ditemui di lokasi, Jumat (7/3/2025).

Guruh menjelaskan bahwa bando tersebut merupakan salah satu dari sejumlah aset yang tidak memiliki kejelasan kepemilikan sejak tahun 2011. Setelah dilakukan pengumuman terbuka dan tidak ada pihak yang mengklaim, maka Pemkab Kuningan mengambil langkah tegas untuk mengakuisisinya sebagai aset milik daerah.

“Kami sudah umumkan di media massa. Tidak ada yang mengklaim. Artinya ini sah untuk diambil alih oleh pemerintah,” tegasnya.

Guruh memaparkan bahwa setelah aset tersebut diakuisisi, Pemda akan menyewakannya kepada pihak ketiga, baik dari kalangan swasta maupun publik. Skemanya adalah kemitraan pemerintah-swasta (public private partnership), dan hasilnya cukup menjanjikan.

“Dari satu aset seperti bando ini saja, kita bisa dapat dua sumber pendapatan: retribusi sewa dan pajak iklan. Artinya, PAD kita bisa dapat pemasukan ganda secara rutin,” ujar Guruh.

Tidak hanya itu, Bappenda Kuningan juga akan melacak aset-aset lainnya yang tersebar di berbagai wilayah, termasuk aset fisik seperti lahan, bangunan, dan properti reklame lain yang selama ini luput dari pencatatan resmi.

Kehadiran tim KPKNL Cirebon yang dipimpin Casrudin, menjadi langkah penting dalam menilai dan mencatat aset secara profesional. Casrudin menjelaskan bahwa penilaian ini bukan hanya untuk kepentingan pencatatan, tapi juga untuk mendukung transparansi, legalitas, dan efisiensi pengelolaan kekayaan daerah.

“Kami bertugas menilai aset untuk pencatatan, lelang, dan pemanfaatan. Untuk bando ini, hasil penilaian akan keluar dalam waktu sekitar 14 hari kerja,” jelasnya.

Casrudin sempat membandingkan kondisi bando di Cigembang dengan yang sebelumnya mereka nilai di Cilimus. Hasil sementara menyebutkan bahwa bando di Cilimus justru dalam kondisi fisik yang lebih baik.

Meski begitu, Guruh menegaskan bahwa setiap aset akan dinilai secara proporsional, dan tidak menutup kemungkinan direvitalisasi terlebih dahulu sebelum dimanfaatkan.

Aset-aset terlantar yang sebelumnya dianggap tak bernilai, kini mulai dilirik sebagai sumber potensial PAD. Guruh optimis, langkah ini akan membawa perubahan besar dalam sistem pengelolaan keuangan daerah yang lebih akuntabel dan produktif.

“Ini bagian dari reformasi pengelolaan kekayaan daerah. Kami ingin setiap aset memberi kontribusi nyata bagi masyarakat, bukan sekadar jadi besi tua di pinggir jalan,” pungkas Guruh.

Rangkaian penilaian aset ini bukan hanya mencerminkan keseriusan Pemkab Kuningan dalam mengelola kekayaan daerah, tapi juga memberi pesan bahwa aset tidur kini mulai dibangunkan untuk kerja nyata. (ali)