KUNINGAN – Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rachdy buka suara terkait status Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang diterima pemerintah daerah tahun 2024. Penyebabnya diduga kuat karena ketidaksinkronan pengelolaan kas bendahara di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Meski belum merinci OPD mana saja yang bermasalah, Ketua DPRD menegaskan bahwa hal ini akan segera dibahas secara resmi di Badan Anggaran (Banggar) sebelum dipublikasikan ke publik.
“Ini belum saatnya diungkap detailnya karena belum disampaikan ke DPRD. Tapi, ini sudah ada di website BPK,” tegasnya.
Selama satu dekade, Zul menyebutkan pemerintah daerah selalu meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun, di tahun 2025 ini, BPK memberikan WDP dengan temuan utama pengelolaan kas dan bendahara yang tidak sesuai peruntukan, bukan karena aset seperti biasanya.
“Kita prihatin, tapi ini harus diselesaikan oleh SKPD terkait,” ujarnya.
Bupati Diminta Tak Lepas Tangan
Meski LHP BPK ini merupakan hasil audit tahun 2024, Ketua DPRD menekankan bahwa pemerintah sekarang tetap bertanggung jawab menyelesaikan temuan ini.
“Bupati tidak bisa lepas tangan. Ini tanggung jawab bersama,” tegasnya.
WDP ini meski tidak terkait dengan 100 hari kerja pemerintahan baru, namun menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan.
Maka dari itu, DPRD akan segera membahas temuan ini di Banggar sebelum dirilis ke publik. Dan kini masyarakat pun menunggu transparansi dan tindak lanjut dari pemerintah daerah. (red)
