Oleh : Uha Juhana, Ketua LSM Frontal
Di bawah komando Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Polri mencatatkan sederet capaian strategis sepanjang 2024. Dengan mengusung konsep Presisi, prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan institusi kepolisian berupaya meneguhkan peran sentralnya dalam pembangunan hukum dan keamanan menuju Indonesia Emas 2045.
Tak sekadar jargon, Presisi terwujud dalam data. Sepanjang 2024, Polri menangani 325.150 perkara pidana. Angka itu menurun 4,23 persen dibanding tahun sebelumnya. Dari jumlah itu, 224.975 kasus terselesaikan dengan tingkat penyelesaian 75,34 persen, naik dari 74,25 persen pada 2023. Capaian ini mencerminkan efisiensi sekaligus konsistensi kinerja kepolisian di tengah kompleksitas penegakan hukum.
Tren positif juga tercermin dari penurunan perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dari 23.699 kasus yang ditangani, turun 12,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih mendominasi, namun penyelesaiannya mencapai lebih dari separuh jumlah total kasus.
Dalam konteks penanganan perdagangan orang, Polri melalui Satgas TPPO mencatat peningkatan signifikan. Sebanyak 621 kasus berhasil diungkap, naik 114 persen dari tahun lalu. Ironisnya, jumlah korban justru menurun hingga 42 persen, menandakan efektivitas langkah preventif yang dilakukan.
Kinerja impresif juga terlihat dalam perang terhadap narkoba. Polri mengungkap 42.824 kasus, dengan barang bukti senilai Rp 8,6 triliun disita. Tingkat penyelesaiannya pun mencapai 84,47 persen, angka yang mencerminkan keseriusan dalam menekan peredaran zat haram.
Isu perjudian daring atau judol, yang menjadi sorotan publik, turut menjadi prioritas. Polri menangani 4.926 kasus perjudian, termasuk 1.611 kasus judol, dan memblokir 126.447 situs judi daring. Aset senilai Rp 61,72 miliar pun berhasil disita, menunjukkan bahwa pendekatan penindakan tak hanya menyasar pelaku, tetapi juga jaringannya.
Di bidang pemberantasan korupsi, tantangan Polri tak ringan. Sepanjang 2024, tercatat 1.280 kasus korupsi dengan 830 tersangka. Namun, hanya 431 perkara yang diselesaikan atau sekitar 33,7 persen. Meski demikian, potensi kerugian negara yang diidentifikasi mencapai Rp 4,8 triliun. Untuk meningkatkan efektivitas, Polri mulai menerapkan UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) demi pengembalian aset negara senilai Rp 887 miliar.
Pencegahan tetap menjadi kunci. Satgas Khusus Pencegahan Tipikor aktif menyasar 12 sektor rawan, melalui pendidikan, deteksi dini, hingga pemantauan. Kapolri menyadari, korupsi tak hanya merugikan anggaran, tetapi juga merusak tata kelola dan kepercayaan publik.
Laporan World Justice Project menunjukkan tren membaik. Indonesia naik dua peringkat ke posisi 42 dari 142 negara, dengan skor 0,86 dalam efektivitas pengendalian kejahatan. Capaian ini memperkuat argumen bahwa penegakan hukum menjadi tulang punggung stabilitas sosial menuju cita-cita besar: Indonesia Emas 2045.
Namun demikian, sorotan publik terhadap Polri belum sepenuhnya reda. Sepanjang 2024, tercatat 7 juta interaksi warganet seputar Polri di berbagai platform digital. Sayangnya, 46 persen di antaranya bersentimen negatif. Polri tak bisa menutup mata: tindakan tidak profesional, dugaan pemerasan, manipulasi informasi, hingga respons lambat terhadap laporan kerap menjadi sorotan.
“Harus lebih responsif, tak perlu menunggu viral,” kata yang tepat digunakan untuk situasi saat ini, dengan tidak melupakan pendekatan secara humanis, dan nondiskriminatif dalam pelayanan Polri.
Dirgahayu ke-79 Polri yang mengusung tema Polri untuk Masyarakat menjadi momentum refleksi. Menjadi Bhayangkara Sejati tak sekadar semboyan, tetapi perwujudan integritas dan dedikasi untuk masyarakat dan bangsa.
Jika konsistensi dijaga dan reformasi institusi terus dirawat, optimisme menuju Indonesia Emas 2045 bukan sekadar wacana, melainkan keniscayaan. ***
