“Pemilu bukan hanya soal memilih, tetapi juga soal tanggung jawab sebagai warga negara. Generasi muda perlu memahami ini sejak dini agar ketika waktunya tiba, mereka bisa menggunakan hak pilih secara sadar dan rasional,” ujarnya.
Selain membahas pemilu, diskusi juga menyinggung persoalan yang cukup dekat dengan kehidupan pelajar, yakni maraknya penyebaran informasi yang belum tentu benar di media sosial. Dalam konteks politik, informasi yang keliru atau hoaks kerap mempengaruhi persepsi masyarakat.
Karena itu, para siswa diingatkan untuk lebih berhati-hati dalam menerima dan menyebarkan informasi. Prinsip “saring sebelum sharing” ditekankan sebagai langkah sederhana untuk menghindari penyebaran berita palsu, terutama menjelang momentum politik.
Antusiasme peserta terlihat dari banyaknya pertanyaan yang muncul sepanjang sesi tanya jawab. Para siswa tidak hanya menanyakan soal pemilu, tetapi juga tentang peran generasi muda dalam menjaga etika berpolitik dan mencegah konflik di masyarakat.
Pihak sekolah menyambut positif kegiatan tersebut. Mereka menilai pendidikan demokrasi semacam ini penting untuk melengkapi pemahaman siswa mengenai kehidupan berbangsa yang selama ini lebih banyak diperoleh melalui mata pelajaran di kelas.
Melalui kegiatan ini, diharapkan para siswa tidak hanya memahami konsep demokrasi secara teoritis, tetapi juga mampu menumbuhkan kesadaran sebagai warga negara yang memiliki hak sekaligus tanggung jawab dalam sistem politik Indonesia.
Bagi Ika, pendidikan demokrasi di lingkungan sekolah merupakan investasi jangka panjang bagi kualitas demokrasi di masa depan. “Kalau sejak sekarang mereka sudah terbiasa berpikir kritis dan memahami demokrasi, kita punya harapan besar terhadap masa depan demokrasi kita,” katanya. (ali)