Aliansi Mahasiswa Kuningan Kepung DPRD: Tolak Penundaan Pemilu, Kritik Kenaikan BBM dan PPN

KUNINGAN – Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kabupaten Kuningan turun ke jalan dalam aksi demonstrasi menolak penundaan Pemilu 2024 dan menyuarakan keresahan masyarakat terkait kondisi ekonomi yang kian mencekik. Aksi digelar Senin (11/4), dimulai dari kampus Universitas Kuningan hingga gedung DPRD Kuningan.

Aliansi mahasiswa yang terdiri dari BEM Uniku, BEM STKIP Muhammadiyah, BEM STIKes Kuningan, dan BEM STIS Husnul Khotimah itu memadati ruas jalan depan gedung DPRD, mengenakan jas almamater masing-masing. Suasana berubah menjadi lautan warna-warni almamater dengan pekikan orasi yang terus menggema hingga menjelang waktu Magrib.

Aksi mereka bukan hanya simbolik. Perwakilan mahasiswa diterima masuk ke ruang sidang DPRD Kuningan untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada para wakil rakyat.

Sorotan Tajam ke DPR dan Pemerintah

Presiden Mahasiswa BEM Uniku, Furqon Yohana, menyatakan bahwa keresahan publik menjadi dasar utama gerakan mahasiswa kali ini. Ia menyoroti kegaduhan politik nasional akibat pernyataan tiga ketua partai yang menggulirkan wacana penundaan pemilu.

“Kebijakan seperti ini justru membuat rakyat semakin menderita. Di tengah pandemi, saat ekonomi sedang sulit, yang terjadi malah harga BBM dan minyak goreng naik, sementara rakyat hanya bisa bertahan hidup,” tegas Furqon.

Ia juga menyinggung status Kuningan sebagai Kabupaten Miskin Ekstrem, seraya mengingatkan bahwa pemerintah dan DPR seharusnya fokus menyelamatkan rakyat, bukan menambah kegaduhan politik.

“Kami tegas menolak penundaan pemilu. Jangan sampai negara ini rusak hanya karena ambisi kekuasaan,” tambahnya.

Sentilan Tajam dan Sindiran Politik

Dalam orasinya, Ketua BEM STKIP Muhammadiyah, Handika Rahmat, juga menyentil perilaku anggota dewan yang sempat mengguncang publik saat rapat paripurna beberapa waktu lalu dengan aksi menggulingkan meja.

“Kami tidak lupa, siapa yang bilang ‘tidak akan nyapres’, tapi akhirnya nyapres. Siapa yang bilang ‘keluarganya tidak akan ikut Pilkada’, tapi nyatanya dua keluarganya kini jadi kepala daerah,” ujarnya, disambut sorakan massa aksi.

Handika dengan lantang meminta DPRD Kuningan menyampaikan aspirasi rakyat Kuningan kepada elite politik di pusat. Ia menegaskan bahwa mahasiswa dan rakyat menolak segala bentuk manuver penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

“Kami tidak ingin kepercayaan rakyat kembali dikhianati. Tugas kalian di sini adalah menyuarakan aspirasi rakyat, bukan melayani kepentingan elit partai,” katanya.

Kritik Kenaikan BBM dan PPN

Aksi juga menyoroti kebijakan ekonomi yang dianggap menyengsarakan rakyat. Kenaikan BBM, minyak goreng, dan PPN dinilai menambah beban masyarakat.

“Kami bertanya, apakah para wakil rakyat ini tidak pernah ke SPBU atau belanja ke pasar? Mengapa kalian seolah tak tahu betapa menderitanya rakyat hari ini,” ujar perwakilan mahasiswa lainnya, Hendra.

Mereka mendesak pemerintah daerah ikut menyuarakan keberatan terhadap kebijakan pusat yang berdampak langsung ke masyarakat kecil, terutama dalam urusan kebutuhan pokok dan distribusi pangan.

Tuntutan Mahasiswa

Dalam aksinya, para mahasiswa menyuarakan beberapa tuntutan utama:

1. Menolak penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden
2. Menolak kenaikan harga BBM, minyak goreng, dan PPN
3. Menuntut DPRD menyampaikan aspirasi rakyat kepada pemerintah pusat
4. Menuntut pemerintah serius menstabilkan harga dan menjamin ketersediaan pangan

Aksi mahasiswa ini menjadi salah satu yang terbesar dalam beberapa tahun terakhir di Kuningan, menandai kebangkitan kembali semangat gerakan mahasiswa untuk menjadi penjaga nurani rakyat dan pengontrol kekuasaan.