KUNINGAN – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kuningan kembali menyoroti dugaan keterlibatan anggota DPRD Kuningan dalam program Makan Bergizi Gratis.
Belum lama ini, PMII dan GMNI Kuningan menggelar aksi di gedung DPRD Kuningan mendesak Ketua DPRD untuk mengambil langkah tegas kepada anggotanya yang diduga terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Masa aksi merasa kecewa karena Ketua DPRD serta anggota yang diduga terlibat dalam MBG tidak menemui masa aksi.
Ketua PMII Kuningan, Dhika Purbaya merasa kecewa atas kegagalan, Nuzul Rachdy, selaku Ketua DPRD Kuningan tidak bisa mengambil langkah tegas kepada anggota yang diduga terlibat dalam proyek Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia menilai langkah yang di lakukan oleh, Nuzul yakni mengeluarkan surat himbauan hanya sekedar retorika kosong tanpa adanya tindak lanjut.
”Himbauan tanpa penindakan adalah kepemimpinan yang mandul. Ketua DPRD seolah tutup mata terhadap pelanggaran etika yang dilakukan oleh anggotanya sendiri. Ini bukan sekadar kelalaian, tapi bentuk pembiaran,” ucapnya, Rabu, (15/10).
Tidak hanya itu, ia juga menyoroti Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kuningan yang diduga memiliki afiliasi langsung dengan salah satu dapur penyedia program MBG. Menurutnya, hal itu membuat posisi Ketua BK tidak lagi layak secara moral maupun etik.
”Ketua BK semestinya menjadi teladan, bukan bagian dari masalah. Ketika Ketua BK terlibat dalam bisnis dapur MBG, maka lembaga kehormatan kehilangan legitimasi moralnya,” ujarnya.
Dengan itu, ia menilai tindakan tersebut melanggar Kode Etik DPRD Pasal 6 Ayat (4) yang berbunyi: “Anggota dilarang menggunakan jabatannya untuk mencari kemudahan dan keuntungan pribadi, keluarga, sanak famili, dan golongan.”
