Di bidang pemberantasan korupsi, tantangan Polri tak ringan. Sepanjang 2024, tercatat 1.280 kasus korupsi dengan 830 tersangka. Namun, hanya 431 perkara yang diselesaikan atau sekitar 33,7 persen. Meski demikian, potensi kerugian negara yang diidentifikasi mencapai Rp 4,8 triliun. Untuk meningkatkan efektivitas, Polri mulai menerapkan UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) demi pengembalian aset negara senilai Rp 887 miliar.
Pencegahan tetap menjadi kunci. Satgas Khusus Pencegahan Tipikor aktif menyasar 12 sektor rawan, melalui pendidikan, deteksi dini, hingga pemantauan. Kapolri menyadari, korupsi tak hanya merugikan anggaran, tetapi juga merusak tata kelola dan kepercayaan publik.
Laporan World Justice Project menunjukkan tren membaik. Indonesia naik dua peringkat ke posisi 42 dari 142 negara, dengan skor 0,86 dalam efektivitas pengendalian kejahatan. Capaian ini memperkuat argumen bahwa penegakan hukum menjadi tulang punggung stabilitas sosial menuju cita-cita besar: Indonesia Emas 2045.
Namun demikian, sorotan publik terhadap Polri belum sepenuhnya reda. Sepanjang 2024, tercatat 7 juta interaksi warganet seputar Polri di berbagai platform digital. Sayangnya, 46 persen di antaranya bersentimen negatif. Polri tak bisa menutup mata: tindakan tidak profesional, dugaan pemerasan, manipulasi informasi, hingga respons lambat terhadap laporan kerap menjadi sorotan.
“Harus lebih responsif, tak perlu menunggu viral,” kata yang tepat digunakan untuk situasi saat ini, dengan tidak melupakan pendekatan secara humanis, dan nondiskriminatif dalam pelayanan Polri.
Dirgahayu ke-79 Polri yang mengusung tema Polri untuk Masyarakat menjadi momentum refleksi. Menjadi Bhayangkara Sejati tak sekadar semboyan, tetapi perwujudan integritas dan dedikasi untuk masyarakat dan bangsa.
Jika konsistensi dijaga dan reformasi institusi terus dirawat, optimisme menuju Indonesia Emas 2045 bukan sekadar wacana, melainkan keniscayaan. ***
