JAWA BARAT – Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, ajakan untuk mengibarkan bendera One Piece sebagai simbol kritik terhadap kondisi pemerintahan mendapat perhatian publik.
Sekretaris Daerah BEM Nusantara (BEMNUS) Jawa Barat, Rokhmat Firdaus, angkat suara terkait fenomena tersebut. Ia menilai bahwa pengibaran bendera One Piece adalah bentuk kebebasan berekspresi yang sah dalam negara demokratis.
Tetapi Ia mengingatkan agar aksi simbolik tersebut tetap memperhatikan norma, etika, dan tidak merendahkan simbol-simbol negara, khususnya bendera Merah Putih.
“Ajakan mengibarkan bendera One Piece secara serentak bisa dimaknai sebagai bentuk aspirasi dan kritik. Tapi saya tegaskan, jangan sampai simbol kritik ini melampaui batas, apalagi jika mengerdilkan makna Merah Putih,” ujar Rokhmat, Minggu (3/8).
Ia menekankan pentingnya menjaga posisi bendera Merah Putih sebagai lambang kedaulatan bangsa. Pengibaran simbol kritik, menurutnya, tidak boleh menyaingi atau melebihi posisi bendera negara.
“Kita harus bijak dalam menyampaikan aspirasi. Jangan sampai kritik menjadi bentuk pelecehan terhadap simbol negara. Merah Putih tetap harus kita junjung tinggi sebagai warga negara Indonesia,” tegasnya.
Lebih jauh, Rokhmat juga mengingatkan pemerintah agar tidak reaktif secara berlebihan dalam menyikapi gerakan semacam ini. Ia menilai bahwa simbol kritik seperti bendera One Piece tidak seharusnya dianggap sebagai ancaman, melainkan sebagai pengingat untuk terus berbenah.
“Saya harap pemerintah jangan terlalu berlebihan menanggapi pengibaran bendera One Piece ini. Ini hanya simbol kritik. Negara seharusnya jangan baper dan kritik adalah bagian dari demokrasi yang sehat. Banyak hal yang lebih penting dan mendesak yang perlu dibenahi di tubuh pemerintahan. Jangan justru sibuk memikirkan hal-hal remeh temeh seperti ini,” katanya.
Menutup pernyataannya, Rokhmat mengajak seluruh elemen mahasiswa dan masyarakat untuk tetap mengedepankan semangat nasionalisme dalam momentum kemerdekaan, serta menyampaikan kritik dengan cara yang santun dan bertanggung jawab.
“Jangan lupa, kemerdekaan ini juga hasil dari perjuangan darah dan air mata. Maka, kritik harus dibingkai dengan etika dan tanggung jawab,” pungkasnya. (Icu)
