SURABAYA – Pelatihan pemberdayaan masyarakat yang digelar Badan Gizi Nasional (BGN) di Surabaya pada akhir September 2025 menjadi salah satu upaya memperkuat kesiapan daerah dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kegiatan ini tidak hanya membidik peningkatan kapasitas pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), tetapi juga membangun ekosistem pangan lokal yang berkelanjutan.
Selama tiga hari, 24–26 September, ratusan peserta dari berbagai latar belakang mengikuti pelatihan yang berlangsung di Surabaya Suite Hotel. Peserta berasal dari unsur komunitas masyarakat, pelaku UMKM, hingga perwakilan instansi pemerintah daerah. Mereka dibekali pemahaman mengenai rantai penyediaan pangan, mulai dari produksi bahan baku, pengolahan, hingga distribusi makanan bergizi.
Direktorat Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat (PPM) Deputi Promosi dan Kerja Sama BGN menegaskan bahwa keberhasilan Program MBG tidak cukup hanya mengandalkan ketersediaan menu sehat. Program nasional tersebut, menurut mereka, memerlukan dukungan kuat dari pelaku usaha dan masyarakat di tingkat lokal.
“Program MBG membutuhkan ekosistem yang siap. Mulai dari petani, nelayan, pengolah pangan, hingga UMKM harus terhubung dalam satu sistem yang menjamin ketersediaan pangan bergizi, aman, dan berkelanjutan,” ujar salah satu perwakilan BGN dalam kegiatan tersebut.
Pelatihan ini dirancang sebagai ruang kolaborasi lintas sektor. Pemerintah daerah, pelaku usaha, dan komunitas masyarakat diajak membangun persepsi yang sama tentang pentingnya kualitas pangan. Peserta juga mendapatkan pendampingan teknis terkait pengolahan makanan, standar kebersihan, hingga manajemen usaha.
Perwakilan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur, Anton Widodo, menekankan bahwa legalitas usaha menjadi syarat utama bagi UMKM yang ingin terlibat dalam Program MBG. Menurut dia, pemerintah daerah terus mendorong pelaku usaha untuk mengurus perizinan dan sertifikasi produk.
“Legalitas usaha dan produk menjadi jaminan mutu, keamanan, sekaligus membangun kepercayaan konsumen. Tanpa itu, sulit bagi UMKM untuk berkembang secara berkelanjutan,” kata Anton.
Ia juga mengingatkan pentingnya standar kelayakan pengolahan pangan. Produk makanan yang dipasok untuk MBG harus memenuhi persyaratan higienitas dan keamanan, agar tidak menimbulkan risiko kesehatan bagi penerima manfaat.
