KUNINGAN – Bocornya draft mutasi pejabat eselon di Kabupaten Kuningan menyisakan tanda tanya besar, sejauh mana kebenaran isi draft tersebut, dan apa motif dibaliknya.
Anggota DPRD Kuningan, Rana Suparman mengatakan, apabila sekitar 60 persen dari isi draft tersebut disebut-sebut akurat. Jika benar, maka kebocoran ini bukan sekadar isu pinggiran, melainkan gambaran awal dari arah politik birokrasi yang sedang disusun oleh Bupati terpilih, Dian itu adalah mantan Sekda yang paham betul jeroan struktur ASN di pemerintahan.
Namun, Rana juga menyebut, sisanya yang 40 persen justru sengaja ‘diselipkan’ untuk menutupi kebocoran sebenarnya, untuk menciptakan kesan bahwa bocoran itu tidak valid. Pola klasik untuk mengalihkan sorotan publik.
Isu lebih dalam muncul apakah mutasi ini bagian dari upaya penataan birokrasi berdasarkan visi-misi kepala daerah, atau justru manifestasi dari politik balas dendam terhadap para kompetitor Pilkada lalu.
“Kalau mutasi digunakan sebagai balas dendam, itu artinya Bupati tengah membangun antitesis terhadap kekuatan politik lawan yang dulu berseberangan,” ungkap Rana.
Rana mengaku masih memantau dinamika ini. Padahal, keberadaan fraksi-fraksi di DPRD Kuningan yang sebagian besar adalah pengusung lawan politik Bupati sekarang tak bisa dinafikan dari proses legislasi dan anggaran daerah.
“Kalau pendekatannya cuma politik, ya siap-siap aja hiruk-pikuk politik makin tak karuan,” tambahnya.
Dalam pandangan ideal, lanjut Rana, mutasi semestinya menjadi alat untuk menyambung visi-misi kepala daerah dengan kemampuan birokrasi.
“Bupati harusnya tahu siapa yang mampu mewujudkan target-targetnya. Dan Pak Dian bukan orang asing, beliau ikut membentuk struktur ASN baik eselon 2,3 dan 4 sebelumnya,” ujar Rana.
Menurut Rana, bila seseorang selama ini menunjukkan kinerja baik, dalam LKPJ, realisasi APBD, hingga capaian program, namun justru digeser hanya karena faktor dukungan politik di Pilkada lalu, publik pasti bisa membaca motifnya.
“Orang bisa menilai oh ini karena prestasi, atau oh ini cuma bagi-bagi kekuasaan,” kata Rana
Bahkan Rana mengaku mengetahui semua kinerja ASN di SKPD yang ada di Kabupaten Kuningan.
“Kita tahu semua. Mana yang lurus, mana yang bengkok, semua terbaca. Bahkan bisa dicocokkan ke belakang, siapa menempatkan siapa,” ujar Rana.
Bahkan posisi Sekda pun menjadi sorotan tersendiri untuk Rana. Dalam banyak kasus, pengangkatan Sekda bukan hanya soal teknokrasi, tapi juga simbol kuasa dan konsolidasi.
“Ketika muncul nama A, maka orang bertanya, ini karena idealisme, karena ingin membenahi, atau karena sekadar pragmatisme membangun pundi-pundi kekuasaan,” ungkap Rana.
Dengan belum ada keputusan final soal mutasi di Kuningan. Proses yang cukup lama ini, kata Rana, semestinya menjadi waktu kontemplasi, bukan kalkulasi kekuasaan semata.
“Harapannya, hasil akhirnya bisa memuaskan publik. Tapi kalau yang muncul malah aktor-aktor yang punya rekam jejak politis, ya publik juga akan membaca itu, oh ini untuk kembalikan modal politik,” jelas Rana.
Rana menegaskan dalam demokrasi, jabatan Bupati adalah amanah dari masyarakat, bukan tiket membalas atau memberi upah politik.
“Pak Bupati dipilih oleh oleh Masyarakat,artinya, mandat itu bukan hanya milik pemilihnya, tapi seluruh masyarakat Kuningan,” tegas Rana.
Apakah mutasi nanti ini akan menjadi pijakan awal mewujudkan janji-janji kampanye, atau justru menciptakan babak baru konflik elite yang hanya berputar-putar di dalam lingkar kekuasaan. (red)
Sekedar mengingatkan berikut draft mutasi yang bocor ke publik :
- Drs. H. Ahmad Juber, M.Si. (Inspektur Daerah)
- Deden Kurniawan Sopandi, A.Ks., M.Si. (Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)
- Drs. H. Deniawan, M.Si (Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah)
- Drs. H. Dadi Hariadi, M.Si. (Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)
- U. Kusmana, S.Sos, M.Si. (Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)
- Drs. Ucu Suryana, M.Si. (Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah)
- Dr. H. Deni Hamdani, S.Sos., M.Si. (Sekretaris DPRD)
- Ir. I. Putu Bagiasna, MT. (Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang)
- Dr. H. Toto Toharuddin, M.Pd. (Kepala Dinas Sosial)
- Guruh Irawan Zulkarnaen, S. STP., M.Si. (Kepala Satuan Polisi Pamong Praja)
- H. Mochamad Nurdijanto, SH., M.Si. (Kepala Dinas Perhubungan)
- Drs. Yudi Nugraha, M.Pd. (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)
- Drs. Dudi Pahrudin, M.Si. (Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika)
- Ir. Usep Sumirat (Kepala Dinas Lingkungan Hidup)
- Purwadi Hasan Darsono, S. Hut, M.Sc. (Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)
- Drs. H. Nurahim, M.Si. (Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan)
- Drs. Laksono Dwi Putranto, M.Si. (Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah)
- Dr. H. Mohamad Budi Aumudin, SE, M.Si., M.H. (Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)
- Dr. H. Edi Martono, MARS. (Kepala Dinas Kesehatan)
- Dr. Wahyu Hidayah, S.Hut, M.Si. (Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian)
- Toni Kusumanto, AP., M.Si. (Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat)
- dr. Deki Saifullah, MMKes. (Direktur Rumah Sakit Umum Daerah “45”)
- Wawan Setiawan, S. Hut., MT. (Asisten Perekonomian dan Pembangunan)
- Dr. H. Asep Taufik Rohman, M.Si., M. Pd. (Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan)
- H. Muhamad Mutofid, SH., MT. (Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan)
- Drs. Asep Budi Setiawan, M. Si (Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata)
- Beni Prihayatno, S. Sos., M. Si. (Kepala BKPSDM)
- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (kosong)
- Dinas Keluarga Bencana / KB (kosong)
- Drs. Agus Basuki, M. Si (Staf Ahli Bidang Pembangunan Ekonomi Keuangan)
- Dr. Carlan, S.Pd., M. Pd. (Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik)
- Dr. Hj. Susi Lusiyanti, MM. (Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM)
