KUNINGAN — Penutupan sejumlah lokasi tambang galian C oleh Gubernur Jawa Barat beberapa waktu lalu memunculkan keresahan di kalangan warga Pasawahan dan Padabeunghar. Ratusan pekerja yang selama ini menggantungkan penghasilan dari aktivitas tambang mempertanyakan kelanjutan nasib mereka. Menjawab situasi itu, Bupati Kuningan H. Dian Rachmat Yanuar menegaskan pemerintah daerah tidak tinggal diam.
Dian mengatakan dirinya telah berkoordinasi langsung dengan Gubernur Jawa Barat dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat guna membahas dampak kebijakan tersebut. Ia mengaku memahami kegelisahan warga yang khawatir kehilangan mata pencaharian.
“Saya paham betul keresahan masyarakat Pasawahan dan Padabeunghar. Karena itu kami langsung bergerak. Kami diminta melakukan pendataan secara akurat, baik terhadap lahan maupun para pekerja yang terdampak,” kata Dian, Rabu (11/2/2026).
Menurut dia, pendataan menjadi langkah awal yang krusial sebelum pemerintah provinsi menentukan kebijakan lanjutan. Salah satu opsi yang mencuat adalah kemungkinan pengambilalihan atau pembelian lahan tambang oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk dijadikan aset daerah.
“Kami tidak ingin berspekulasi. Tugas kami sekarang memastikan data valid. Berapa lahannya, siapa pemiliknya, dan berapa jumlah pekerja yang terdampak. Itu semua harus jelas agar keputusan yang diambil tidak merugikan masyarakat,” ujarnya.
Dian juga telah bertemu langsung dengan perwakilan pekerja tambang di Pasawahan. Dalam pertemuan tersebut, ia meminta warga tetap tenang dan memberi ruang bagi pemerintah untuk menyelesaikan proses administratif.
Ia menyebut, gubernur berencana menyiapkan skema jangka pendek berupa pemberian upah melalui kegiatan penghijauan dan rehabilitasi lahan. Para pekerja nantinya dapat dilibatkan dalam penanaman pohon dan pemulihan kawasan bekas tambang.
“Ada rencana pemberian upah untuk kegiatan penanaman pohon dan sebagainya. Tapi tentu itu bukan solusi permanen. Kita juga sedang memikirkan langkah jangka panjang, termasuk kemungkinan alih profesi,” kata Dian.
Bagi Dian, penutupan tambang bukan semata persoalan ekonomi, tetapi juga bagian dari upaya penataan lingkungan. Namun ia menegaskan, aspek kemanusiaan dan keberlanjutan penghidupan warga tetap menjadi prioritas.
“Kami tidak ingin masyarakat merasa ditinggalkan. Pemerintah hadir untuk mencari solusi. Mohon bersabar, karena proses ini membutuhkan koordinasi dengan provinsi,” ujarnya.
Ia berjanji akan menyampaikan perkembangan terbaru kepada warga Pasawahan dan Padabeunghar setelah proses pendataan selesai dan ada keputusan lanjutan dari pemerintah provinsi.
Penutupan tambang galian C memang menjadi titik krusial bagi wilayah tersebut. Di satu sisi, ada kepentingan penataan lingkungan, di sisi lain, ada ratusan keluarga yang bergantung pada sektor itu. Di tengah situasi tersebut, Bupati Dian berupaya menempatkan diri sebagai jembatan antara kebijakan provinsi dan kepentingan warganya menenangkan kegelisahan, sembari menunggu arah kebijakan berikutnya. (ali)
