Pernyataan itu menggambarkan bahwa posisi Sekda tak sekedar jabatan administratif, melainkan penentu irama pemerintahan, sahabat strategis kepala daerah, bahkan simbol stabilitas birokrasi. Dalam konteks ini, ketiadaan Sekda sama halnya dengan menjalankan kapal tanpa navigator tetap.
Kondisi ini pun menciptakan spekulasi di kalangan internal birokrasi Pemkab Kuningan. Siapa yang akan dipilih Bupati sebagai “istri” dalam struktur pemerintahan?. Di sisi lain, pelaksanaan Rotasi Jilid II menandai komitmen Bupati dalam merapikan struktur. Tujuh pejabat tinggi pratama telah dilantik, dan Bupati mengisyaratkan Rotasi Jilid III akan segera menyasar eselon III dan IV.
Namun tetap saja, bayang-bayang kursi Sekda yang kosong menjadi pusat perhatian. Dan selama belum ada figur definitif, stabilitas dan kecepatan eksekusi kebijakan masih akan berpijak pada kekuatan improvisasi. (ali)
