KUNINGAN – Forum silaturahmi antara pemerintah daerah dan insan pers menjadi ruang terbuka untuk menyuarakan berbagai aspirasi, kritik, dan masukan demi kemajuan Kabupaten Kuningan.
Dalam suasana dialog yang penuh keterbukaan, Bupati Kuningan, Dr. Dian Rachmat Yanuar, menegaskan bahwa kritik dari wartawan bukanlah ancaman bagi pemerintah, melainkan energi penting untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan memastikan pembangunan berjalan sesuai harapan masyarakat.
Berbagai aspirasi mengemuka dalam Journalist Gathering dan Capacity Building yang digelar Pokja Polres Kuningan di Talaga Surian, Kecamatan Cigugur, Jumat (16/10/2026).
Mulai dari pelaksanaan program 10 prioritas, tata kelola pemerintahan, hingga berbagai persoalan pembangunan daerah menjadi bagian dari diskusi antara insan pers dan jajaran pemerintah.
Pertemuan tersebut tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga membuka ruang komunikasi yang lebih luas untuk menyampaikan pandangan kritis sekaligus mencari solusi atas berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
Di hadapan para wartawan, Bupati Dian menegaskan bahwa pemerintah daerah terbuka terhadap kritik dan saran yang disampaikan secara konstruktif.
Menurutnya, perbedaan pandangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan demokrasi, sekaligus menjadi pengingat agar pemerintah senantiasa menjalankan amanah masyarakat secara bertanggung jawab.
“Perbedaan sudut pandang bukan berarti kita saling membunuh atau saling membenci. Justru perbedaan sudut pandang perlu dilandasi kecintaan kepada daerah. Saya yakin kritik itu bukan dilandasi kebencian, tetapi sebagai upaya saling mengingatkan,” tuturnya.
Ia menilai, kecintaan terhadap daerah tidak selalu diwujudkan melalui dukungan, tetapi juga melalui keberanian menyampaikan kritik ketika terdapat kebijakan atau pelaksanaan program yang perlu dievaluasi. Oleh karena itu, kata dia, setiap masukan yang disampaikan dengan niat membangun harus dipandang sebagai bagian dari upaya bersama untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih baik.
Baginya, wartawan memiliki posisi strategis dalam kehidupan demokrasi. Selain menyampaikan informasi kepada publik, pers juga berperan menjembatani aspirasi masyarakat dengan pemerintah, sekaligus menjadi salah satu unsur penting dalam mengawal pelaksanaan kebijakan dan pembangunan daerah.
Ia berharap komunikasi antara pemerintah dan insan pers terus terpelihara secara terbuka, sehingga berbagai persoalan dapat dibicarakan secara objektif dan dicarikan jalan keluarnya. Dengan demikian, kritik tidak berhenti sebatas pemberitaan, tetapi dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas program pembangunan.
Sementara itu, Wakapolres Kuningan, Kompol Eryda Kusumah, menyoroti pentingnya profesionalisme wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik. Ia menegaskan bahwa pers merupakan mitra strategis dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, sehingga setiap produk pemberitaan harus tetap mengedepankan akurasi, keberimbangan, dan kepatuhan terhadap kode etik jurnalistik.
“Wartawan menjadi mitra dalam menyampaikan informasi. Harus sesuai dengan kode etik yang sudah ditetapkan. Yang pasti harus berimbang, agar narasumber juga mendapatkan ruang untuk memberikan penjelasan,” ujarnya.
Menurutnya, pemberitaan yang berimbang menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik. Pemberian ruang klarifikasi kepada narasumber juga diperlukan agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh dan tidak terjebak pada pemahaman yang keliru.
Ia pun berharap sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan insan pers dapat terus diperkuat tanpa mengurangi independensi maupun tanggung jawab masing-masing pihak.
Kemitraan yang sehat, menurutnya, harus dibangun di atas profesionalisme, komunikasi yang baik, serta komitmen bersama untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat.***
