“Ketiga, soal trust publik, justru keterbukaan pemerintah daerah dalam mengambil langkah korektif harus diapresiasi. Menjalankan seleksi ulang menunjukkan keberanian untuk mengoreksi dan tidak sekadar berjalan pada “jalur formalitas”,” ungkapnya.
Cak Imin menegaskan, posisi Ansor Kuningan berdiri untuk mengawal proses tersebut karena yakin bahwa kepentingan rakyat jauh lebih besar dibanding sekadar mempertahankan hasil seleksi yang belum sepenuhnya menjawab kebutuhan birokrasi ke depan.
“Karena itu poin keempat, mengenai tudingan bahwa proses ini berbasis “selera”, hal itu perlu ditegaskan tidak benar. Mekanisme seleksi terbuka tetap berjalan dengan mengacu pada regulasi nasional, melibatkan panitia seleksi independen, serta diawasi oleh lembaga berwenang,” tuturnya.
Berdasar pertimbangan itu, lanjut Cak Imin, untuk menjaga fairness, tiga besar hasil seleksi sebelumnya tetap diperbolehkan mengikuti seleksi ulang, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dan semua pihak diberi kesempatan yang sama untuk membuktikan kapasitas serta integritasnya.
Ia juga mengajak supaya semua pihak memahami bahwa keputusan Bupati bukan soal kepentingan personal, tetapi soal bagaimana Kuningan membangun birokrasi yang tangguh, profesional, dan dipercaya rakyat. Keputusan ini bukanlah akhir dari proses, melainkan awal dari langkah baru untuk memastikan birokrasi Kuningan semakin tangguh, profesional, dan dipercaya rakyat.
“Mari bersama-sama menatap ke depan, meninggalkan polemik yang melelahkan, dan bergandengan tangan demi kemajuan Kuningan tercinta,” pungkasnya. (Ceng)
