BANJARBARU — Nama Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar, mendadak disebut Presiden Prabowo Subianto di hadapan jajaran Kabinet Merah Putih. Penyebutan itu terjadi dalam peresmian 166 Sekolah Rakyat di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin, (12/1/2025) kemarin.
Di tengah acara seremonial berskala nasional tersebut, absensi Presiden terhadap kepala daerah itu menjadi penanda bahwa Kuningan masuk radar program strategis pusat.
Peresmian 166 Sekolah Rakyat yang tersebar di 34 provinsi merupakan langkah awal dari target ambisius pemerintah pusat membangun 500 sekolah hingga 2029. Program ini diklaim sebagai instrumen baru pengentasan kemiskinan melalui jalur pendidikan, menyasar anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, buruh sektor informal, hingga petani kecil.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Sekolah Rakyat dirancang sebagai antitesis pendekatan pembangunan berbasis “trickle-down effect”. Ia secara terbuka mengkritik pandangan neoliberal yang meyakini kesejahteraan rakyat bawah akan datang dengan sendirinya dari pertumbuhan ekonomi elite.
“Tugas pemimpin adalah berani melihat kekurangan dan mengambil langkah terobosan,” ujar Prabowo.
Menurut dia, negara harus hadir secara langsung untuk kelompok masyarakat yang selama ini terpinggirkan dari akses pendidikan berkualitas.
Pidato itu bukan sebatas retorika. Seusai acara, Bupati Dian menyampaikan bahwa Kabupaten Kuningan disebut-sebut masuk dalam prioritas tahap pertama pembangunan Sekolah Rakyat pada 2026. Ia menyebut kepercayaan itu sebagai peluang strategis sekaligus tantangan besar bagi daerah yang masih bergelut dengan persoalan kemiskinan struktural dan keterbatasan fiskal.
“Ini bukan lagi wacana. Tahun ini harus mulai dibangun,” kata Dian.
Ia menilai Sekolah Rakyat sebagai “miniatur pengentasan kemiskinan terpadu”, karena menggabungkan pendidikan, pengasuhan, kesehatan, dan pemenuhan gizi dalam satu sistem.
Model yang akan diterapkan di Kuningan, menurut Dian, mengacu pada konsep boarding school. Seluruh kebutuhan siswa, mulai dari asrama, makan bergizi tiga kali sehari, seragam, hingga perlengkapan belajar akan ditanggung negara. Pemerintah daerah, kata dia, tinggal memastikan kesiapan lahan, dukungan administratif, serta integrasi dengan kebijakan daerah.
Namun, di balik optimisme itu, tantangan tak kecil menanti. Pengalaman berbagai program nasional menunjukkan bahwa implementasi di daerah kerap tersandung persoalan teknis, mulai dari kesiapan anggaran pendamping, kualitas sumber daya manusia, hingga kesinambungan pengelolaan pasca-seremonial. Hingga kini, belum ada penjelasan rinci mengenai skema pembiayaan jangka panjang dan pembagian kewenangan antara pusat dan daerah.
Presiden Prabowo sendiri menekankan bahwa Sekolah Rakyat bukan hanya proyek fisik. Ia menyebutnya sebagai proyek “panggilan hati”, yang diukur bukan dari jumlah gedung yang berdiri, melainkan dari mobilitas sosial yang tercipta.
“Saya ingin anak tukang pemulung bisa menjadi insinyur, dokter, pengusaha, bahkan jenderal,” ujar Prabowo, disambut tepuk tangan peserta acara.
Standar nasional Sekolah Rakyat, sebagaimana dilaporkan Menteri Sosial Saifullah Yusuf, akan memprioritaskan anak-anak dari keluarga sektor informal dengan mekanisme seleksi berbasis data sosial terpadu.
Di atas kertas, skema ini menjanjikan pemerataan akses pendidikan. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada validitas data kemiskinan dan ketepatan sasaran di tingkat daerah.
Bagi Kuningan, masuknya daerah ini dalam tahap awal pembangunan Sekolah Rakyat bisa menjadi titik balik atau sebatas episode seremonial, tergantung pada konsistensi pelaksanaan. Dengan keterbatasan fiskal daerah dan beban pelayanan publik yang sudah berat, program ini akan menjadi ujian nyata kemampuan pemerintah daerah menerjemahkan visi besar pusat ke dalam kerja-kerja konkret di lapangan.
Jika berhasil, Sekolah Rakyat bisa menjadi jalur baru mobilitas sosial warga miskin Kuningan. Jika gagal, ia berisiko menambah daftar panjang proyek nasional yang berhenti pada papan nama dan pidato peresmian. (Ali)