“Ruang fiskal kita menyempit. Karena itu, efisiensi menjadi kata kunci dalam penyusunan APBD 2026,” tegas Dian.
Pemerintah, lanjutnya, akan memusatkan belanja pada sektor pelayanan dasar, terutama pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik. Kegiatan seremonial serta proyek-proyek yang tidak berdampak langsung akan ditunda.
Sebagai bagian dari penguatan PAD, Pemkab Kuningan juga akan melakukan audit aset daerah. Banyak aset yang belum termanfaatkan secara optimal, termasuk lahan dan bangunan yang bisa dikerjasamakan dengan pihak swasta. “Kami akan membuka peluang kerja sama pemanfaatan aset agar bisa menjadi sumber pendapatan baru,” kata Dian.
Selain itu, pemerintah tengah mengembangkan sistem digital terpadu untuk pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Langkah ini diharapkan mampu menutup potensi kebocoran dan mempercepat layanan publik. “Digitalisasi bukan hanya efisiensi, tapi juga transparansi. Kita ingin publik tahu uang daerah dikelola dengan akuntabel,” ujarnya.
Dalam pandangan politik anggaran, sebelumnya Fraksi Golkar mengingatkan agar pemerintah tidak sekadar mengejar target angka, tetapi memastikan peningkatan PAD benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Bahkan mendorong agar arah kebijakan fiskal tahun depan lebih progresif dan berani mengambil inisiatif baru di sektor ekonomi produktif.
Menanggapi itu, Dian menegaskan bahwa langkah kehati-hatian pemerintah justru bagian dari strategi jangka panjang. “Kita tidak ingin ambisi pendapatan membuat defisit baru. Fokus kita adalah stabilitas dan kemandirian fiskal yang berkelanjutan,” katanya.
Target pertumbuhan ekonomi Kuningan pada 2026 dipatok 5,99 persen, dengan tingkat kemiskinan 10,72 persen dan pengangguran terbuka 6,76 persen. Angka-angka itu, kata Dian, menjadi indikator bahwa pemerintah perlu bergerak cermat di tengah tekanan fiskal yang nyata.
“Ini bukan hanya soal anggaran, tapi soal kemandirian daerah. Kami ingin Kuningan tumbuh dengan kekuatan sendiri,” ujar Dian. (ali)
