Digaji 47,2 – 64,4 Juta Perbulan, Anggota DPRD Kuningan Dinilai Nirempati

KUNINGAN – Polemik tunjangan anggota legislatif kembali mencuat. Setelah sebelumnya publik dihebohkan dengan besarnya tunjangan DPR-RI, kini giliran gaji akumulasi DPRD Kabupaten Kuningan menjadi sorotan.

Rincian gaji dan angka tunjangan pimpinan serta anggota dewan yang beredar di masyarakat dinilai terlalu besar dan tidak mencerminkan empati terhadap kondisi ekonomi rakyat.

Aktivis muda Kuningan, Faizal Ramadhan, menilai besarnya tunjangan yang diterima dewan justru melukai hati masyarakat yang tengah berjuang menghadapi krisis.

“Sangat disayangkan, tunjangan yang besar di tengah keadaan masyarakat yang serba sulit ini nirempati. Wakil rakyat yang seharusnya menjadi representasi masyarakat justru mendapat fasilitas yang nggak main-main,” ujarnya, Rabu, (10/9).

Dalam rincian yang beredar, Ketua DPRD Kuningan tercatat bisa mengantongi tunjangan sebesar Rp64,4 juta per bulan. Angka tersebut meliputi tunjangan perumahan, operasional, transportasi, serta reses.

Sementara itu, wakil ketua menerima Rp57,5 juta per bulan, sedangkan anggota DPRD memperoleh Rp47,2 juta.

Melihat kondisi tersebut, Faizal mendorong agar pimpinan DPRD segera mengevaluasi besaran tunjangan. Menurutnya, hak istimewa yang diterima dewan harus sebanding dengan kinerja yang diberikan. Ia juga khawatir jurang ketimpangan sosial antara masyarakat dan pejabat semakin melebar.

“Pimpinan dewan harus peka terhadap kondisi masyarakat, dengan cepat mengambil sikap dan mengevaluasi besaran tunjangan yang diterima. Kalau bisa, dipangkas saja. DPR-RI sudah melakukan itu, masa di daerah tidak mau? Ikuti langkah yang diambil DPR-RI, toh partai-partai yang memutuskan juga sama dengan yang ada di DPRD,” pungkasnya. (Icu)