KUNINGAN – Dugaan kasus keracunan makanan yang menimpa ratusan siswa di Kecamatan Luragung memantik reaksi keras dari DPRD Kabupaten Kuningan. Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rachdy, menyatakan keprihatinan mendalam sekaligus penyesalan atas insiden tersebut. Ia menilai, peristiwa ini ironis karena baru sehari sebelumnya pemerintah daerah bersama Forkopimda mengumpulkan seluruh pengelola dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk memperkuat pengawasan dan kehati-hatian dalam pelaksanaan program.
“Kami sangat menyesalkan kejadian ini, karena baru kemarin kita kumpulkan semua pengelola dapur MBG bersama Satgas Penanganan MBG dan Forkopimda untuk diingatkan agar berhati-hati. Bupati dan jajaran sudah mewanti-wanti agar ancaman seperti keracunan tidak terjadi. Tapi ibarat ‘bibir masih basah’ memberi peringatan, justru sekarang kejadian di Luragung,” ujar Nuzul dengan nada kecewa.
Menurutnya, insiden ini harus menjadi alarm bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan program MBG. Ia menegaskan, DPRD tidak hanya prihatin terhadap para korban siswa yang diduga keracunan, tetapi juga menuntut langkah tegas dan cepat dari Satgas Pengawasan MBG dan Badan Gizi Nasional (BGN).
“DPRD mendesak agar dapur MBG yang mendistribusikan makanan ke sekolah tersebut segera ditutup sementara. Bila perlu, lakukan audit menyeluruh terhadap seluruh dapur MBG di Kabupaten Kuningan,” tegasnya, Jumat (10/10/2025).
Audit, lanjut Nuzul, harus dilakukan secara komprehensif mulai dari kondisi fisik dapur, kelayakan peralatan, sanitasi lingkungan, hingga kelayakan sumber daya manusia (SDM) yang terlibat. Ia juga meminta agar rantai suplai bahan baku diperiksa secara detail untuk memastikan keamanan dan kebersihan makanan yang dikonsumsi anak-anak sekolah.
“Jangan sampai kejadian di satu sekolah menimbulkan trauma bagi siswa di tempat lain. Keamanan pangan harus menjadi prioritas utama,” katanya menambahkan.
Nuzul menilai, meskipun tujuan program MBG sangat mulia, yakni memastikan anak sekolah mendapatkan asupan gizi seimbang, tapi pelaksanaannya tidak boleh abai terhadap standar keselamatan pangan. Ia menilai insiden seperti ini berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap program strategis nasional tersebut, terutama jika tidak segera direspons dengan langkah konkret.
DPRD, kata dia, akan memanggil pihak terkait termasuk Dinas Ketahanan Pangan, Satgas MBG, dan pengelola dapur yang bersangkutan untuk dimintai keterangan. “Kami akan memastikan ada pertanggungjawaban dan pembenahan serius. Ini bukan sekadar insiden teknis, tapi menyangkut keselamatan anak-anak kita,” ujarnya.
Insiden dugaan keracunan di Luragung ini menambah daftar panjang tantangan pelaksanaan program MBG di daerah. Sebelumnya, sejumlah kalangan juga telah mengingatkan pentingnya pengawasan ketat dan sertifikasi laik higiene bagi para penjamah makanan. Kini, tekanan publik semakin kuat agar pemerintah daerah tidak hanya mengejar target distribusi, tetapi juga menjamin keamanan pangan di setiap piring yang disajikan bagi para siswa. (ali)
